Pemerintah dan Polri Percepat Penanganan Dampak Gempa Magnitudo 7,7 di Flores

digtara.com -Polri bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan sejumlah stakeholder memperkuat koordinasi dalam percepatan penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• Kabupaten Manggarai Jadi Prioritas Pemulihan Gempa
• Jadi Wilayah Dengan Dampak Minim, Polres Ngada Beri Bansos dan Layanan Kesehatan
• Sejumlah Wilayah Terisolir Pasca Gempa Flores Mulai Bisa Diakses

Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat terkait.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda NTT, Irjen Pol Dr Rudi Darmoko Wakapolda NTT, Brigjen Pol Faizal, Pangdam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT, Kombes Pol Bayu Suseno.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan dampak gempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB.

Gempa berpusat sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer, dan menimbulkan guncangan hingga intensitas VII MMI di wilayah Aesesa dan Kota Mbay.

Baca Juga:

• Bantuan Sosial Kapolda NTT Disalurkan Bagi Warga Berdampak Gempa di Kabupaten Ngada

Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno mengatakan, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat sinergi untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu.

"Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap berjalan," ujar Bayu.

Gempa juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar.

Sebanyak 21 rumah sakit terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan.

Dari 190 Puskesmas terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat.

Di sektor infrastruktur, tercatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan mengalami kerusakan.

Sejumlah jalur vital seperti ruas Ende–Bajawa dan Ende–Maumere turut terdampak.

Kerusakan juga terjadi pada akses Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan.

Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, tercatat 914 bangunan mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari.

Dalam penanganan darurat, Polri memobilisasi personel tambahan guna melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan didukung sekitar 1.875 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan.

Armada helikopter juga disiapkan dari Bima menuju Labuan Bajo untuk mendukung evakuasi medis dan distribusi bantuan melalui jalur udara maupun laut.

Baca Juga:

• Bantuan Sosial Kapolda NTT Disalurkan Bagi Warga Berdampak Gempa di Kabupaten Ngada

Polri turut menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende.

Pos Pendamping Nasional (Pospenas) dibentuk di Labuan Bajo dan Maumere, sedangkan Posko Logistik Nasional berada di Halim Perdana Kusuma untuk memperkuat dukungan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Pada tujuh hari pertama masa tanggap darurat, seluruh unsur terkait memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta penguatan koordinasi penanganan bencana.

"Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar," kata Bayu.

Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder akan terus memperkuat operasi terpadu di wilayah terdampak.

Pendataan masyarakat terdampak juga dilakukan sebagai dasar penyiapan Hunian Sementara (Huntara), sekaligus memastikan bantuan dan penanganan dapat diberikan secara tepat sasaran.