Satgas PRR Pacu Pemulihan Sawah Aceh Seluas 57 Ribu Hektare Jelang Musim Tanam

digtara.com - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sawah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi. Sekitar 57 ribu hektare lahan sawah terdampak menjadi sasaran penanganan agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan menjelang musim tanam baru.

Baca Juga:

• Kanwil Imigrasi Sumut Perkuat Sinergi dengan Pemkab Simalungun, Bahas Kantor Imigrasi Simalungun
• Pemulihan Tambak Aceh Capai Target 15.000 Hektare, Bantuan Perikanan Mulai Disalurkan
• Lahan Huntap Aceh Tamiang Terpenuhi 100 Persen, Satgas PRR Kejar Penyelesaian Fasilitas Pendukung

Percepatan dilakukan dengan menuntaskan penanganan lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang pada 2026. Sementara untuk lahan dengan kerusakan berat, pemerintah menyiapkan solusi permanen berdasarkan kajian ilmiah dan kondisi masing-masing wilayah.

57 Ribu Hektare Sawah Aceh Terdampak Bencana

Berdasarkan data terbaru yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026), total sawah terdampak terdiri atas beberapa kategori.

Rinciannya meliputi:

• 27.483 hektare sawah rusak ringan.

• 13.404 hektare sawah rusak sedang.

  Baca Juga:

  • Kanwil Imigrasi Sumut Perkuat Sinergi dengan Pemkab Simalungun, Bahas Kantor Imigrasi Simalungun
• 16.283 hektare sawah rusak berat.

• 125,2 hektare sawah hilang.

Dari total tersebut, sebanyak 6.706 hektare lahan rusak ringan telah dioptimalisasi. Sementara rehabilitasi telah dilakukan terhadap 4.393 hektare lahan dengan kerusakan sedang.

Dari sisi perencanaan, detail design review dan survei, investigasi, serta desain (SID) telah mencapai 39.409 hektare atau sekitar 75 persen dari target 52.394 hektare per 5 Agustus 2026.

Adapun pekerjaan konstruksi telah rampung pada lahan seluas 16.780 hektare atau sekitar 32 persen.

Pemulihan Sawah Aceh Harus Terintegrasi dengan Irigasi

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan FGD menjadi wadah untuk menyelaraskan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai.

Menurutnya, penanganan lahan pertanian tidak dapat dilakukan secara terpisah dari pemulihan jaringan irigasi dan sumber air.

Satgas PRR mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, serta TNI untuk menyatukan langkah.

Pemulihan juga mencakup normalisasi sungai serta perbaikan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier. Infrastruktur tersebut sangat menentukan apakah lahan yang sudah direhabilitasi dapat kembali digunakan untuk bercocok tanam.

Sawah Rusak Berat Ditangani Berdasarkan Kajian

Untuk lahan yang mengalami kerusakan berat, pemerintah tidak menerapkan satu metode penanganan untuk seluruh wilayah.

Baca Juga:

• Pemulihan Tambak Aceh Capai Target 15.000 Hektare, Bantuan Perikanan Mulai Disalurkan

Di Aceh Utara, misalnya, lahan rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektare. Sejumlah lokasi bahkan tertimbun lumpur dengan ketebalan sekitar 1,5 hingga 2 meter dan mengalami perubahan struktur tanah.

Kondisi tersebut membutuhkan penelitian lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel sedimen dan kajian kesuburan tanah. Hasil penelitian nantinya menjadi dasar untuk menentukan metode pemulihan yang paling sesuai.

Sejumlah alternatif yang disiapkan antara lain rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti, serta pengalihan terbatas menjadi lahan pertanian kering atau kebun dengan komoditas yang sesuai.

Pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi untuk mempercepat proses SID sehingga keputusan pemulihan dapat disesuaikan dengan kondisi ilmiah dan kebutuhan petani.

"Kami meminta proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya," ujar Safrizal.

Pemulihan Sawah Aceh Barat Capai 75,3 Persen

Percepatan pemulihan juga terlihat di Kabupaten Aceh Barat. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi keuangan kegiatan Kementerian Pertanian mencapai Rp4,53 miliar atau 75,3 persen dari pagu Rp6,019 miliar.

Anggaran tersebut mendukung optimalisasi lahan rusak ringan seluas 1.308 hektare yang tersebar di delapan kecamatan dan melibatkan 96 kelompok tani.

Sementara itu, realisasi keuangan bantuan pertanian di tingkat Provinsi Aceh mencapai Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu Rp515,2 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program, yakni:

• Optimalisasi lahan rusak ringan Rp85,6 miliar.

  Baca Juga:

  • Lahan Huntap Aceh Tamiang Terpenuhi 100 Persen, Satgas PRR Kejar Penyelesaian Fasilitas Pendukung
• Rehabilitasi lahan rusak sedang Rp63,7 miliar.

• Kegiatan irigasi Rp100,2 miliar.

• Pembangunan jalan usaha tani Rp3,9 miliar.

Selain itu, bantuan benih padi telah disalurkan untuk lahan seluas 26.177 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 10.416 hektare telah ditanami.

Satgas PRR Kejar Pemulihan Sebelum Musim Tanam

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menegaskan percepatan realisasi anggaran perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama karena musim tanam semakin dekat.

Menurutnya, masih terdapat ruang besar untuk mempercepat penggunaan anggaran yang telah disiapkan pemerintah.

"Realisasi belum sampai setengah dari Rp515 miliar. Kita belum secara maksimal memanfaatkan anggaran itu. Saya minta, sebelum masuk masa musim tanam, pemulihan lahan ini secepat mungkin dilakukan," kata Imran.

Percepatan pemulihan sawah Aceh diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi lahan pertanian yang terdampak bencana, tetapi juga memastikan petani dapat kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.