Satgas PRR Dorong Realisasi Tambahan TKD Aceh Rp1,65 Triliun, Fokus Percepat Pemulihan Pascabencana

Infrastruktur Jadi Prioritas Penggunaan Anggaran

Baca Juga:

• Penguatan Tepian Sungai Aih Bobo Rampung, Gayo Lues Makin Terlindungi dari Risiko Banjir Bandang
• Aceh Tengah Percepat Revitalisasi Mendale untuk Pulihkan Ekonomi Wisata Danau Lut Tawar
• Pemulihan Pesisir Selatan Dipercepat, 85 Huntap Terpadu Segera Dibangun

Sebagian besar tambahan dana transfer diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sebagai sektor yang paling terdampak pascabencana.

Rincian alokasi anggaran meliputi:

• Infrastruktur: Rp972,92 miliar

• Urusan pemerintahan lainnya: Rp361,62 miliar

• Pendidikan: Rp194,93 miliar

  Baca Juga:

  • Rp58,9 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Aceh, Satgas PRR Pastikan Program Tepat Sasaran
• Pertanian: Rp60,43 miliar

• Kesehatan: Rp39,31 miliar

Besarnya alokasi pada sektor infrastruktur menunjukkan fokus pemerintah dalam memulihkan konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat.

Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan maupun rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, kawasan permukiman, serta berbagai fasilitas publik lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Program Sudah Masuk APBD, Tinggal Tahap Pelaksanaan

Safrizal memastikan seluruh kegiatan yang akan didanai melalui tambahan TKD telah tercantum dalam APBD masing-masing daerah.

Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran.

Dengan landasan regulasi tersebut, pemerintah daerah kini memasuki tahap pelaksanaan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Satgas PRR akan terus memantau perkembangan setiap daerah dan mempublikasikan progres realisasi anggaran agar masyarakat dapat mengikuti jalannya proses pemulihan secara terbuka.

Satgas Pastikan Pemulihan Berjalan Transparan

Satgas PRR menegaskan bahwa percepatan realisasi TKD bukan hanya bertujuan meningkatkan serapan anggaran, tetapi juga memastikan seluruh dana benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Melalui sistem pemantauan berkala dan keterbukaan informasi kepada publik, pemerintah berharap proses rehabilitasi di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap pemulihan kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Gempa 5,1 SR Guncang Aceh, Getarannya Sampai ke Medan