Keluarga Dokter Icha Keberatan Atas Informasi Terkait Permintaan Uang Damai

"Dalam komunikasi tersebut, keluarga hanya menyampaikan permintaan agar dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD diproses sesuai mekanisme yang berlaku, disertai perlindungan terhadap dr. Icha, permintaan maaf, jaminan agar karier dr. Icha sebagai Aparatur Sipil Negara tidak terdampak, serta tanggung jawab atas biaya perawatan hingga sembuh," ujarnya.

Baca Juga:

• Soroti RSUD Kefamenanu, Kuasa Hukum Anggota DPRD Kabupaten TTU Minta Polisi Dalami Ketersediaan Anti Venom
• BK DPRD TTU Rampungkan Hasil Pemeriksaan, Pekan Depan Hasil Diumumkan
• Diperiksa Lima Jam dan Jawab 32 Pertanyaan, Ketua DPRD TTU Serahkan Bukti Rekaman ke Penyidik Polda NTT

Selanjutnya, pada 24 Juni 2026, Ketua DPRD TTU menyampaikan kepada keluarga bahwa para anggota DPRD yang bersangkutan bersedia menempuh jalan damai dan menanyakan bentuk penyelesaian yang diharapkan oleh keluarga.

"Menanggapi hal tersebut, keluarga secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian yang diinginkan bukan berupa pemberian uang atau kompensasi dalam bentuk apapun, melainkan agar laporan diproses sesuai mekanisme Badan Kehormatan DPRD TTU berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegas Victor Manbait.

Keluarga juga menyatakan akan menghormati apapun keputusan Badan Kehormatan DPRD TTU.

"Oleh karena itu, keluarga merasa perlu memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang memuat pernyataan bahwa terdapat permintaan uang dari keluarga atau kuasa hukum keluarga. Menurut keluarga, pernyataan tersebut tidak menyebut secara jelas siapa pihak yang dimaksud, kepada siapa permintaan uang tersebut ditujukan, kapan peristiwa itu terjadi, maupun fakta-fakta yang mendasarinya," tambahnya.

Berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami langsung oleh keluarga, tidak pernah ada permintaan uang kepada Ketua DPRD TTU maupun kepada pihak lain sebagai syarat atau bagian dari proses perdamaian.

Baca Juga:

• BK DPRD TTU Rampungkan Hasil Pemeriksaan, Pekan Depan Hasil Diumumkan

"Seluruh komunikasi yang dilakukan berfokus pada penyelesaian melalui mekanisme etik dan kelembagaan," tambahnya lagi.

Keluarga menghormati proses hukum di Polda NTT maupun proses etik pada Badan Kehormatan DPRD yang sedang berlangsung.

Namun demikian, keluarga juga berharap agar setiap pihak, termasuk pihak yang memberikan keterangan kepada media, menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan nama baik pihak lain.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan etika profesi, keluarga akan menggunakan mekanisme hukum dan organisasi profesi yang tersedia apabila dipandang diperlukan untuk memperoleh klarifikasi dan penilaian yang objektif atas pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan kepada publik.