Ditolak Dampingi Ayah Dokter Icha, Penasehat Hukum Minta Penjelasan Tertulis BK DPRD TTU

"Sepanjang yang kami ketahui, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten TTU nomor 1 tahun 2024 tentang tata Tertib DPRD Kabupaten TTU tidak mengatur larangan pendampingan kuasa hukum dalam pemeriksaan Badan Kehormatan," tegasnya.

Baca Juga:

• Kembalikan Berkas Perkara Dokter Icha ke JPU, Penyidik Polda NTT Tunggu Petunjuk Jaksa
• Hakim PN Kupang Tolak Praperadilan Tiga Tersangka Kasus Dokter Icha
• ABH Tersangka Kasus ITE di Kabupaten TTU Diserahkan ke Jaksa

Demikian pula sifat pemeriksaan yang tertutup pada prinsipnya berkaitan dengan pembatasan akses publik, bukan dengan penghilangan hak seseorang untuk memperoleh pendampingan hukum, kecuali apabila secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni merupakan pelapor dalam perkara ini, maka Gabriel Pakaenoni selaku orang tua kandung secara patut meneruskan kepentingan hukum dan kepentingan moral almarhumah sehingga haknya untuk memperoleh pendampingan hukum patut dihormati sepanjang tidak terdapat larangan yang secara tegas diatur dalam ketentuan hukum.

"Apabila tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas melarang pendampingan kuasa hukum, maka kebijakan penolakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan asas-asas pemerintahan umum yang baik," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan jawaban tertulis beserta dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan dimaksud dalam waktu yang patut.

Ia akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada penjelasan dari BK DPRD TTU.

Baca Juga:

• BK DPRD Kabupaten TTU Ambil Keterangan Ayah Dokter Icha

"Apabila tidak terdapat penjelasan atau dasar hukum yang memadai, kami akan menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tembusan surat ini disampaikan pula kepada Irjen Kemendagri di Jakarta, pimpinan DPRD Kabupaten TTU dan komisi-komisi di DPRD Kabupaten TTU.