Belasan Calon Tenaga Kerja Non Prosedural Asal NTT Diamankan Polisi di Pelabuhan Tenau-Kupang

digtara.com -Sebanyak 13 calon tenaga kerja asal Provinsi NTT diamankan polisi di pelabuhan Tenau-Kota Kupang akhir pekan lalu.

Baca Juga:

• Polri-AFP dan PNTL Bertemu di Belu Bahas Sinergitas Penanganan Kejahatan Transnasional
• Pindah Ke Itwasum Polri, Kombes Enrico Silalahi Serahkan Jabatan Irwasda ke Kapolda NTT
• Perkuat Pencegahan TPPO, Imigrasi Labuan Bajo Hibahkan Motor Operasional ke Lima Desa di Kabupaten Manggarai-NTT

Ke-13 calon tenaga kerja ini diduga direktur secara non prosedural dan hendak bekerja di Kalimantan Tengah dan negara Malaysia.

Upaya pencegahan keberangkatan 13 calon tenaga non prosedural ini dilakukan aparat keamanan dari Dit Res PPA dan PPO Polda NTT setelah mendapatkan informasi dari masyarakat soal keberangkatan 13 calon tenaga kerja ini sekira pukul 23.00 Wita

Rencananya ke 13 orang ini akan diberangkatkan ke Kalimantan Tengah menggunakan kapal Dharma Kartika V dengan tujuan awal Surabaya.

Ke 13 orang tersebut rencana akan dipekerjakan di PT BAP yang merupakan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

• Polantas di NTT Diberi Pelatihan Manajemen Emosi Metode USEFT

Dedi merupakan pihak yang mendanai seluruh transportasi dan juga biaya makan dan minum ke 13 orang tersebut.

Salah satu perektur, OF alias Oris menginformasikan bahwa ke 13 calon tenaga kerja ini akan mendapatkan gaji/upah yang layak.

Mereka dijanjikan gaji Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Oris sendiri selama ini bekerja di PT BAP di wilayah Kalimantan Tengah.

Oris juga mengaku kalau Dedi meminta bantuan YS alias Yared untuk mencarikan dan memesan tiket kapal Dharma Kartika V tujuan Kupang-Surabaya untuk ke 13 orang yang akan diberangkatkan.

Proses cek in bagi 13 calon tenaga kerja ini dilakukan oleh Yared. Saat proses di ruang tunggu, Yared dan 13 calon tenaga kerja ini langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Pihak penyidik Ditres PPA dan PPO polda NTT langsung melakukan gelar perkara serta berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTT guna mendapat informasi terkait legalitas perusahan yang telah melakukan proses perekrutan di wilayah Provinsi NTT.