Kepala BGN Ditahan, Pemuda Muhammadiyah NTT Minta Kejaksaan Audit Pengelola MBG di NTT

digtara.com -Pasca terungkapnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pihak Kejaksaan untuk melakukan audit secara menyeluruh pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di NTT.

Baca Juga:

• Masih Dengan Pakaian Seragam Sekolah, Sejumlah Pelajar di Kota Kupang Diamankan Polisi daat Pesta Miras
• Bangunan Sekolah di Ngada-NTT Terbakar Merambat Hingga Rumah Warga dan Kantor Parpol
• Tangani Puluhan Masalah Kejahatan, Polda NTT Dan Polres Jajaran Amankan 87 Tersangka

Ia menilai Kejaksaan perlu melakukan langkah antisipatif guna memastikan pengusutan kasus tindak pidana korupsi juga berlaku menyeluruh di Indonesia.

"Kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung kemarin, nah ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk memberantas perilaku korup di semua aspek", tandasnya

Rahmat Taufik juga mengatakan terbongkarnya kasus dugaan jual beli titik SPPG di tingkat nasional harus menjadi perhatian serius bagi seluruh daerah yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk di NTT.

"Tidak menutup kemungkinan praktik jual beli titik SPPG juga terjadi di NTT. Karena itu kami meminta Kejaksaan Tinggi NTT untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kepala SPPG maupun pengelola dapur yang telah beroperasi," ujarnya.

Baca Juga:

• Diduga Terlilit Hutang, Pria di Manggarai Akhiri Hidup Dengan Gantung Diri

"Kami yakin dan percaya kasus yang terjadi di pusat saat ini, memiliki pola yang sama dengan di daerah, apalagi kami banyak dengar laporan adanya permainan titik dan juga suplayer yang melibatkan beberapa oknum kader partai dan pimpinan BGN di pusat," tuturnya