Rapat TIMPORA Sumut 2026 Perkuat Pengawasan Orang Asing dan Pengungsi di Sumatera Utara

digtara.com -Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 pada Senin, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Satgas PRR Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana, Penyintas Diminta Tak Terlalu Lama Menunggu
• Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh
• Belasan Tower PLN di Sumut Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Pemadaman Bergilir Berlaku di Lima Wilayah

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari FORKOPDENSI (Forum Koordinasi Penanganan Deteni dan Pengungsi) sekaligus sarana berbagi informasi terkait keberadaan orang asing di Sumatera Utara.

Melalui forum tersebut, seluruh unsur TIMPORA diharapkan semakin solid dalam membangun sinergi pengawasan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Kegiatan dihadiri seluruh unsur Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Provinsi Sumatera Utara, perwakilan UNHCR dan IOM Sumatera Utara, para Kepala Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi di wilayah Medan, serta jajaran pejabat struktural Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara.

Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Sumut, Parlindungan, menegaskan bahwa penanganan pengungsi dan pencari suaka merupakan isu kemanusiaan lintas batas yang membutuhkan kerja kolektif serta kolaborasi seluruh pihak, termasuk bersama IOM dan UNHCR.

Baca Juga:

• Satgas Pencegahan Haji Nonprosedural Berhasil Cegah 80 Keberangkatan WNI yang Akan Berhaji Secara Nonprosedural

"Sumatera Utara sebagai wilayah strategis jalur internasional memiliki tantangan yang cukup kompleks dalam pengawasan orang asing, khususnya pengungsi dan pencari suaka yang keberadaannya harus tetap dipantau sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016," ujarnya.

Parlindungan juga menyoroti sejumlah persoalan aktual yang kerap muncul, mulai dari aktivitas bekerja secara ilegal, pelanggaran tata tertib, dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Ia menilai kondisi tersebut memerlukan penguatan pengawasan terpadu serta integrasi data antarinstansi secara real-time agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.