Polda NTT Selesaikan Kasus Investasi Bodong Melalui Restorative Justice

digtara.com -Penyidik Dit Reskrimsus Polda NTT melakukan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus dugaan investasi bodong.

Baca Juga:

• Kapolda NTT Bantu Rumah Harapan Bagi Warga di Kabupaten TTS
• Direktorat Res PPA Dan PPO Polda NTT Perkuat Sinergi Lintas Sektoral
• Sejumlah Perwira Dimutasi, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda NTT Jadi Wakapolres Sumba Barat Daya

Kasus ini ditangani Subdit 2 Ditreskrimsus Polda NTT sejak beberapa waktu lalu.

Mekanisme ini diawali dengan gelar perkara pada Rabu (8/4/2026), sebagai upaya pemulihan kerugian para korban sekaligus penyelesaian perkara secara berkeadilan.

Kasus ini bermula pada Desember 2021. Saat itu dilaporkan oleh Selly Kameo dan Mariana Kelly bersama sejumlah korban lainnya.

Baca Juga:

• Aksi Bom Ikan di Perairan Maumere Digagalkan Anggota Ditpolairud Polda NTT dan Dua Nelayan Diamankan

Mereka mengikuti investasi berbasis aplikasi online yang diperkenalkan oleh terlapor berinisial S selaku founder.

Dalam struktur perusahaan tersebut, turut terlibat HO sebagai owner, AW sebagai CEO, serta H sebagai admin.

Dalam perkembangannya, para pelapor yang mendapat pendampingan dari terlapor S kemudian turut merekrut anggota baru hingga mencapai kurang lebih 40 orang.

Para member dijanjikan keuntungan besar melalui pembelian koin aplikasi seharga Rp 2.000 per koin, yang disebut akan diperdagangkan di pasar kripto Pancake Swap dengan harga listing awal Rp 25.000 per koin pada 15 Januari 2023.

Namun realisasi di lapangan jauh dari harapan. Saat koin mulai diperdagangkan, harga hanya mencapai sekitar Rp 13.000 per koin dan terus merosot drastis hingga menyentuh kisaran Rp 300 per koin.

Kondisi semakin diperparah ketika pada Juli 2023 aplikasi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh para member.

Baca Juga:

• Personil Polres Rote Ndao dan Brimob Polda NTT Penyelamat Paus Pilot Dapat Penghargaan dari Kapolda NTT

Akibatnya, sekitar 40 korban mengalami total kerugian mencapai Rp 700 juta.

Menindaklanjuti laporan pengaduan dari Mariana Kelly pada 8 Mei 2025, penyidik Subdit 2 Ditreskrimsus Polda NTT melakukan serangkaian penyelidikan.

Pada Desember 2025, salah satu terlapor, AW, berhasil ditemui dan bersedia memberikan keterangan.

Dari hasil komunikasi dan pertimbangan bersama, disepakati penyelesaian perkara melalui jalur restorative justice.

Restorative justice pada 8 April 2026 dipimpin Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda NTT, Kompol Yan Kristian Ratu serta dihadiri oleh unsur Itwasda, Bid Propam, Bidkum Polda NTT, perwakilan subdit Ditreskrimsus, para pelapor, serta terlapor AW.

Terlapor pun memiliki itikad baik dan bersedia mengembalikan kerugian yang dialami korban.

Baca Juga:

• Kapolda NTT Bantu Perahu dan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa di Selatan Indonesia

Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa pendekatan restorative justice dilakukan dengan mengedepankan kepentingan pemulihan korban.

Disebutkan kalau Polda NTT berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban.