Boy Jerry Even Sembiring Jadi Direktur Eksekutif Nasional, WALHI Lawan Sistem Ekonomi Kapitalistik dan Oligarki Politik

Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik.

Baca Juga:

• Musda VI PKS Deli Serdang Targetkan Lompatan Politik 5 Tahun ke Depan
• TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik
• AHY Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Politik Rasional dan Bertanggungjawab

WALHI juga akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat.

WALHI juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama. "Serta mendesak negara untuk melakukan koreksi kebijakan yang destruktif dan meminggirkan rakyat, serta segera mengesahkan undang-undang masyarakat adat dan keadilan iklim", kata Boy.

WALHI menegaskan akan terus berdiri di garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat. Dengan akan terus mengusung narasi anti kapitalistik, lalu memperluas dan memperkuat pendidikan serta pengorganisasian rakyat. Melakukan kampanye masif baik di level lokal, nasional dan internasional.

Baca Juga:

• Musda VI PKS Deli Serdang Targetkan Lompatan Politik 5 Tahun ke Depan

Yang pasti, WALHI akan menghimpun gerakan rakyat yang lebih masif untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari.

WALHI menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan ini.

WALHI melihat bahwa Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang kian parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif.

Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru menimbulkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan.

Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah juga memicu pencemaran, kerusakan pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara maupun Papua Barat.

Di sisi lain, kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba memperlemah instrumen pengendalian pencemaran, sementara lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, serta perampasan wilayah kelola rakyat.

Baca Juga:

• TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik

Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidupnya.

"PNLH XIV WALHI menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan ini," ujar Direktur Eksekutif WALHI.