Mengawal Demokrasi, Polda Sumatera Utara Gelar Latihan Penanganan Aksi Unras dengan Pendekatan Humanis

Baca Juga:

• Personel Polda Sumut yang Jual 1 Kg Sabu Dipecat, Ada Oknum Lain yang Terlibat?
• Anggota DPRD Sumut Apresiasi Kinerja Kapolda Sumut Tangani Perkara Ninawati
• Diminta Mahasiswa Mundur dari Kapolda Sumut, begini Jawaban Irjen Whisnu

Latihan ini dirancang menggunakan beragam skenario, mulai dari unjuk rasa damai hingga simulasi situasi anarkis. Dengan pola tersebut, personel dilatih tidak hanya pada aspek teknis pengendalian massa, tetapi juga kesiapan fisik, mental, serta keterampilan komunikasi untuk memperkuat koordinasi lintas satuan.

"Pengendalian dan pelayanan aksi unjuk rasa bukan sekadar menghadapi massa, tetapi juga memfasilitasi apa yang disampaikan oleh pengunjuk rasa agar dapat diterima dan didengar oleh pihak yang dituju. Setiap tindakan personel harus terukur, sesuai aturan, serta mengedepankan profesionalisme," tegas Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., saat memantau jalannya latihan.

Menjaga Hak Demokrasi dengan Proporsional

Latihan ini menitikberatkan pada penerapan prosedur penggunaan kekuatan Polri. Artinya, setiap langkah penanganan harus dilakukan secara proporsional: tegas, namun tetap menghormati hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Wakapolda menekankan bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga pelayan masyarakat yang bertugas menjaga agar ruang demokrasi berjalan sehat dan aman. Dengan pendekatan humanis, diharapkan setiap aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung tertib, tanpa mengurangi substansi suara rakyat.

Dukungan dari Jajaran Brimob dan Pejabat Utama

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danpas Brimob I, Brigjen Pol. Anang Sumpena, S.H., bersama para Pejabat Utama Polda Sumut. Mereka memberikan atensi langsung terhadap jalannya latihan, sekaligus memastikan sinergi antar-satuan berjalan maksimal.

Latihan gabungan ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan dan soliditas setiap personel. Dengan begitu, Polri di Sumatera Utara dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam setiap aksi unjuk rasa, menjaga keamanan, ketertiban, serta mengawal tegaknya hak demokrasi masyarakat.