BPJPH Siapkan 88.384 Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK di Sumut

digtara.com -Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyiapkan kuota 88.384 sertifikasi halal gratis melalui program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025.

Baca Juga:

• KNPI Sumut Minta Kapolda Wisnu Batalkan Penetapan Tersangka Terhadap Yafid Anak Bilal Mayit Korban Penganiayaan di Polres Binjai
• PW Al Washliyah Sumut Minta Kapolda Atensi Kasus Kriminalisasi Korban Penganiayaan Jadi Tersangka di Polres Binjai
• Yafid Anak Bilal Mayit Korban Penganiayaan Ditetapkan Polisi Jadi Tersangka

"Komitmen ini meliputi fasilitasi 88.384 sertifikasi halal bagi pelaku UMK di 2025," ujar Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor usai penandatanganan komitmen bersama BPJPH, Kemenag Sumut, Pemprov Sumut, dan 33 pemerintah kabupaten/kota se-Sumut di Medan, Kamis (30/7/2025).

Sumut Raih Kuota Tertinggi Nasional

Dari total kuota nasional, Sumatera Utara mendapat alokasi tertinggi dengan 40.384 sertifikat, menunjukkan posisi strategis provinsi ini dalam mendorong gerakan sertifikasi halal secara masif dan terstruktur.

Di tingkat kabupaten/kota, daerah dengan kuota tertinggi ada di Kota Medan dengan 9.768 sertifikat, sebagaimana melansir antaranews.com, Jumat (1/8/2025).

Berikutnya ada Kabupaten Asahan dengan 6.666 sertifikat, diikuti Deli Serdang dengan 4.850 sertifikat.

"Ketiganya adalah simpul pertumbuhan UMK di Sumut dan termasuk daerah paling aktif menyerap fasilitasi halal," jelas Afriansyah.

Selain itu, daerah lain juga mendapat alokasi signifikan yatu, Langkat: 3.250, Labuhanbatu: 2.532, Simalungun: 1.282, Padangsidimpuan: 1.478, Binjai: 1.304 dan Padang Lawas Utara: 1.028.

Bahkan, beberapa daerah dengan jumlah UMK yang lebih kecil tetap ikut berpartisipasi:

- Nias Barat: 2 sertifikat

- Nias Selatan: 19 sertifikat

- Toba: 51 sertifikat

- Samosir: 71 sertifikat

"Meski jumlahnya kecil, tapi ini membuktikan semangat halal sudah menjangkau daerah perbatasan dan kepulauan. Gerakan ini masif sekaligus inklusif," tegas Afriansyah.

Sertifikasi Halal Dorong Ekonomi Inklusif

Staf Ahli Gubernur Sumut bidang Ekonomi, Manna Wasalwa, menyebut bahwa pengembangan industri halal merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sumut memiliki lebih dari 870.000 pelaku UMK, dengan 99,6 persen di antaranya adalah usaha mikro dan kecil. Mereka menyumbang 46,51 persen terhadap PDRB provinsi," ungkapnya.

Menurutnya, fasilitasi sertifikasi halal tak sekadar urusan regulasi, melainkan membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat sektor UMK.

Dukungan Kemenag dan Penguatan Ekosistem Halal

Kepala Kanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi menegaskan pentingnya peran Kementerian Agama dalam pembangunan ekosistem halal nasional, khususnya melalui peran BPJPH.

Dukungan yang diberikan meliputi Fasilitasi dan pendampingan UMK, Sertifikasi halal, dan Pengawasan dan edukasi masyarakat

"Ekosistem halal yang kuat akan memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional," pungkas Qosbi.

Dengan kuota besar dan dukungan lintas sektor, Sumut diharapkan menjadi model penguatan industri halal nasional, sekaligus mendukung misi menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.