Bobby Nasution Siap Diperiksa KPK Terkait OTT Kadis PUPR Sumut

digtara.com -Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Baca Juga:

• Wamen Imipas dan Delapan Orang Lainnya Ditahan KPK Terkait Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Capai Ratusan Miliar
• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp1,3 Triliun untuk Infrastruktur 2026, Fokus Jalan, Jembatan, dan Wilayah Terisolir
• Issu Bagi-Bagi Proyek Bencana di Sidimpuan, KPK Diminta Segera Bertindak

"Kalau memang proses hukum mengharuskan (saya dipanggil), tentu saya siap hadir," ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).

Bobby menegaskan bahwa seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut wajib memberikan keterangan jika terbukti ada aliran uang yang mencurigakan dalam kasus tersebut.

"Kalau memang benar ada aliran uang, semua jajaran di Pemprov, baik atasan, bawahan, maupun sesama pimpinan OPD, harus bersedia memberikan keterangan," tegasnya.

Saat ditanya soal tudingan keterlibatan dirinya dalam aliran dana korupsi tersebut, Bobby menanggapi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.

"Biar hukum yang menjawab dan membuktikan semuanya nanti," ucapnya singkat.

Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Diketahui, nama Bobby Nasution menjadi sorotan usai Topan Ginting, Kadis PUPR Sumut, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

Selain Topan, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya:

- Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD PUPR Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Heliyanto (HEL) – PPK di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut

- Akhirun Efendi Siregar (KIR) – Direktur PT DNG

- Rayhan Dulasmi (RAY) – Direktur PT RN

Penetapan para tersangka dilakukan usai OTT yang digelar pada Kamis (26/6/2025).