Belum Terima Petunjuk Teknis, Kabupaten TTS Belum Berikan MBG Bagi Siswa

digtara.com - Program pemberian makanan bergizi gratis (MBG) bagi siswa sudah dilaksanakan sejak Senin (6/1/2025).

Baca Juga:

• Pingsan Saat Berkendara, Penumpang Sepeda Motor di Kupang Ditolong Polantas ke Rumah Sakit
• Terima 984 Laporan Polisi Selama Tahun 2025, Polres TTS Tuntaskan 55 Persen Kasus
• NTT Jadi Lumbung Jagung Nasional, Kapolda NTT Pimpin Panen Raya Jagung Kuartal IV 2025

Namun, dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), baru Kabupaten Kupang yang telah melaksanakan pembagian MBG yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Noelbaki yang terletak di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Salah satu kabupaten yang belum menjalankan pembagian MBG adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan (Juknis/juklak) dari pusat yang diterima pemerintah setempat.

"(Alasan belum dilakukan pembagian) salah satunya adalah masih menunggu juknis pelaksanaan pemberian makanan itu,, makanan tambahan," kata Penjabat (Pj) Bupati Timor Tengah Selatan, Seperius Edison Sipa, Selasa (7/1/2025).

Dia menyampaikan belum adanya juknis dan juklak sehingga belum ada kesiapan apapun untuk melakukan pembagian MBG bagi para siswa. Terutama untuk titik SPPG atau dapur belum dibentuk untuk pemenuhan MBG bagi para siswa.

"Kami di (Kabupaten) TTS belum ada kesiapan apa-apa, ini kecuali dari kodim (komando distrik militer) yang kemarin sudah ada persiapan katanya ada mau bangun kantor untuk koordinatornya " ujar Seperius.

"Kami juga koordinasi dengan kodim (1621/TTS)," ujarnya.

Seperius mengakui belum adanya kesiapan untuk pembagian MBG karena masih menunggu juknis dan juklak sehingga prosesnya tidak keluar dari juknis dan juklak yang diterbitkan oleh kementerian.

"(Masih) menunggu juknisnya supaya kita tidak keluar dari petunjuk teknis yang nanti diterbitkan kementerian," jelas Seperius.

Seperius belum bisa memastikan waktu dan jadwal pemberian MBG bagi para siswa mengingat semua proses tersebut tergantung pada anggaran.

Anggaran yang akan ditetapkan dari APBD juga masih belum diketahui besarannya karena itu berada di dinas teknis yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seperius mengakui untuk anggaran dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Tetapi belum diketahui besaran anggaran untuk program MBG ini.

Dia berjanji jika anggaran untuk pemberian MBG belum masuk dalam anggaran induk tahun 2025 maka akan masuk dalam anggaran perubahan 2025. Karena memang masih menunggu petunjuk teknis.