Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Diwarnai Kampanye BP3MI NTT Soal Bahaya TPPO

digtara.com - Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan di NTT diwarnai dengan kampanye dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) soal bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca Juga:

• Tangani Sembilan Laporan Kasus Penyelundupan Manusia, Polres Rote Ndao Proses 39 Tersangka
• Didukung ICITAP, Polda NTT dan Lembaga Terkait Bahas masalah TPPO di NTT
• Selama Tahun 2025, Polda NTT Tangani 64 Kasus Perempuan dan Anak

Sosialisasi pada Rabu (11/12/2024) ini dilakukan untuk kaum muda dan mahasiswa di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang dan melibatkan 150 orang yang terdiri dari pemuda lintas komunitas, organisasi, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida menyebutkan kalau kampanye ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai bahaya TPPO di NTT dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)`

Ia menjelaskan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Youth Against Human Trafficking dengan tagline Gerak Bersama Orang Muda untuk Perubahan. BP3MI NTT diundang untuk terlibat dalam sosialisasi mengenai pencegahan hingga bahaya TPPO di NTT.

BP3MI NTT menyoroti tingginya pengangguran, minimnya informasi, dan eksploitasi media sosial menjadikan kaum muda rentan terhadap TPPO.

"Kaum muda harus mendapatkan edukasi mengenai bahaya TPPO. Kami juga mendorong keterlibatan pemuda dalam pencegahan TPPO dengan membangun ruang diskusi untuk solusi yang konkret," jelas Suratmi.

Suratmi berharap semakin banyak adanya pemuda yang menjadi agen perubahan dalam pencegahan TPPO di NTT dengan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk penyelesaian masalah TPPO secara berkelanjutan.

"Saya kira kita membutuhkan komitmen bersama untuk melawan TPPO dengan sinergitas antara BP3MI NTT, pemuda, dan semua pemangku kepentingan," kata Suratmi.

Dia mengungkapkan catatan BP3MI NTT mengenai jumlah PMI ilegal yang meninggal di Malaysia sejak Januari hingga Desember 2024 mencapai 121 orang.

Namun, lima diantaranya merupakan PMI yang berangkat secara legal atau prosedural.

"Kabupaten Malaka ada 26 orang, Ende dan Kabupaten Belu ada 14 orang. Disusul kabupaten lainnya yang berkisar antara 1-13 orang yang meninggal di Malaysia," ujarnya.