Cegah Kasus PMI Ilegal, Ratusan Warga di Amfoang-Kupang Dibekali Masalah Trafficking

Turut hadir staf Ahli Pertama, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pusat, Mujiburrahman Arsiparis dan Kapolsek Amfoang Utara, Iptu I Nyoman Sarjana.

Baca Juga:

• Direktur Lalu Lintas Polda NTT Perkuat Kedekatan Dengan Jemaat di Gereja GBKP Runggun Liliba
• Ditresnarkoba Polda NTT-BNN Provinsi Dan Propam Polda NTT Razia Narkoba Di Sejumlah Home Stay di Kota Kupang
• Silaturahmi Dengan Jemaat GBI Pondok Daud, Kapolresta Kupang Kota Beri Sejumlah Pesan Kamtibmas

Hadir pula Pastor Paroki Santo Stefanus Naikliu, Romo Benyamin Lina Sanak, Ketua Gereja GPDI Pentakosta Naikliu, Pendeta Warden Reni, Wakil ketua majelis jemaat GMIT Imanuel Naikliu, Penatua Florince Lelis dan Imam Masjid Al-Ikhlas Naikliu, Ustad Supri Tobi dan ratusan peserta.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi persoalan serius di Provinsi NTT.

Dari tahun ke tahun, jumlah kasus perdagangan orang kian meningkat, dan perempuan menjadi korban terbanyak. Merujuk pada data yang dihimpun dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Maret 2024, tercatat ada 191 kasus perdagangan orang pada tahun 2019, 382 kasus pada tahun 2020 dan 624 kasus pada tahun 2021.

Sebagai upaya meminimalisasi kasus TPPO, pemerintah telah berkomitmen membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mulai dari pusat hingga ke daerah.

Di NTT, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 135/KEP/HK/2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.