Kunjungan ke Labuan Bajo, Kapolda NTT Tinjau Pembangunan Rusun Polres Manggarai Barat
digtara.com - Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga didampingi Kapolres Mabar, AKBP Ari Satmoko meninjau progres pembangunan Rumah Susun (Rusun) Polres Manggarai Barat di Asrama Polsek Lama, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Jumat (19/4/2024).
Baca Juga:
Kapolda juga didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polda NTT dan staf Kementerian PUPR.
Kapolres Manggarai Barat, AKBP Ari Satmoko mengatakan kunjungan Kapolda NTT untuk mengetahui kondisi secara langsung dan sejauh mana progres pembangunan rumah susun Polres Manggarai Barat itu.
"Pembangunan Rusun ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah anggota Polri di lingkungan Polres Manggarai Barat," kata Kapolres Mabar usai mendampingi Kapolda NTT meninjau progres pembangunan Rusun.
Lokasi pembangunan rumah susun berada di lahan Polsek Lama, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan lokasi lahan seluas 3.280 meter persegi dan luas bangunan total 2.892 meter persegi.
Rusun tersebut dibangun oleh Kementerian PUPR dengan ukuran Tipe 36 sebanyak 44 unit yang diperuntukan untuk 43 Kepala Keluarga personil Polres Manggarai Barat.
Sementara progres pembangunan sudah mencapai 28 persen.
Menurutnya, pembangunan rumah susun ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Internasional dan nasional kedepan, tentunya membutuhkan penambahan personil untuk kegiatan pengamanan.
oleh karena itu perlu dibangun rumah susun untuk menampung personil Kepolisian Resor Manggarai Barat.
"Kedepan akan banyak sekali kegiatan Internasional di Labuan Bajo, maka dari itu Rusun sangat dibutuhkan agar menampung penambahan personil untuk pengamanan nasional maupun Internasional," tutur Kapolres Manggarai Barat.
Selain itu, pembangunan rumah susun diperuntukan untuk personel Polres Manggarai Barat yang mayoritas belum memiliki tempat tinggal, sebab personel Polres Manggarai Barat rata-rata berasal dari luar kota.
Kebanyakan tinggal di kost dan kontrakan maupun membangun rumah seadanya di tanah Polres, bahkan terpaksa harus berjauhan dengan keluarga.
"Menjadi pemikiran utama pimpinan Polri bahwa kesejahteraan dasar anggota berupa tempat tinggal yang layak huni bagi keluarga sehingga mereka sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dapat hidup dengan tenang bersama keluarga tanpa harus memikirkan biaya kost dan mengontrak rumah, belum lagi jika berjauhan dengan keluarga," jelas Alumni Akpol angkatan 2004 itu.