Seberapa Jauh Program Prioritas Kemendikdasmen Menjangkau Daerah 3T?

digtara.com - Kekhawatiran terhadap kualitas dan keterjangkauan pendidikan di wilayah 3T bukan isu baru — ia adalah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pendidikan 2024 mencatat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP di wilayah perdesaan masih tertinggal sekitar 7–10 poin persentase dibanding wilayah perkotaan, dan kesenjangan ini melebar tajam pada jenjang SMA/SMK. Angka putus sekolah di sejumlah provinsi dengan konsentrasi daerah 3T — seperti NTT, Maluku, dan Papua — secara konsisten berada di atas rata-rata nasional yang pada 2023 tercatat 1,16 persen untuk SD dan 1,55 persen untuk SMP (BPS, 2024). Lebih dari itu, data Kemendikdasmen mencatat bahwa sebelum program revitalisasi berjalan masif, ribuan ruang kelas di wilayah terpencil beroperasi dalam kondisi rusak sedang hingga berat — tanpa listrik memadai, tanpa sanitasi layak, dan tanpa satu pun perangkat penunjang pembelajaran berbasis teknologi.

Baca Juga:

• Siswa SMP di Kabupaten TTU Nyaris Bentrok Dan Tawuran Dengan Siswa SMA
• Selamatkan Adik, Siswa SMP di Kupang Malah Terseret Arus dan Meninggal Dunia
• Mengaku Disekap Dan Diperkosa Empat Pria, Siswi SMP di Kupang Ternyata Hilang Bersama Pacar

Kekhawatiran inilah yang selama bertahun-tahun menggantung di benak masyarakat, orang tua, dan para pendidik di ujung-ujung kepulauan: apakah negara benar-benar hadir? Maka ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan telah menjangkau daerah 3T — Tertinggal, Terdepan, dan Terluar — secara serius pada tahun 2025, pertanyaannya bukan sekadar "apakah?", melainkan "seberapa jauh?" Data yang tersedia hari ini memberi jawaban yang, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, layak untuk kita baca dengan optimisme.

Dari Anggaran ke Titik Paling Ujung: Mengukur Jarak Kebijakan

Dalam ilmu kebijakan publik, jarak antara niat dan realisasi adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Dan di sinilah Kemendikdasmen mencatatkan angka yang patut dicermati secara serius. Program revitalisasi satuan pendidikan pada 2025 tidak hanya berhenti pada alokasi Rp16,9 triliun di tingkat nasional — angka itu benar-benar bergerak menuju titik-titik paling terpencil. Di 62 kabupaten daerah 3T, program revitalisasi menyerap lebih dari Rp1,38 triliun, menyentuh lebih dari 16 ribu satuan pendidikan yang selama ini hanya bisa menunggu giliran yang tak kunjung datang.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti secara eksplisit menyatakan keberpihakan ini: "Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat, sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak." Ini bukan sekadar prioritas di atas kertas. Di SMP Negeri 1 Gembong, Kabupaten Pati, Kepala Sekolah Istiana menceritakan kondisi nyata yang berubah: dari ruang kelas yang kebasahan saat hujan, kini menjadi lingkungan belajar yang, dalam kata-katanya sendiri, "jauh lebih aman dan nyaman."

Yang tidak kalah signifikan adalah capaian transformasi digital. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan menerima perangkat digital — papan interaktif, laptop, dan media penyimpanan — dengan realisasi 100 persen. Angka ini penting dibaca dalam konteks: tidak ada satu pun satuan pendidikan yang ditargetkan lalu terlewat. Presiden Prabowo Subianto saat meninjau SMA Negeri 1 Cilacap menyaksikan langsung bagaimana bantuan perangkat ini mengubah kelas menjadi ruang belajar berbasis teknologi. Bantuan revitalisasi senilai Rp1,053 miliar di sekolah tersebut kini dirasakan oleh 1.274 siswa dan 98 guru. "Sekolah sangat penting, dan pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa kita," ujar Prabowo — sebuah pernyataan yang terasa bukan sebagai slogan, melainkan cerminan dari apa yang ia saksikan di lapangan.

Siapa yang Benar-Benar Terjangkau? Membaca Data dari Dalam

Menjangkau daerah 3T secara fisik adalah satu hal. Memastikan bahwa siswa dan guru di dalamnya merasakan manfaat secara langsung adalah hal yang berbeda — dan justru di sinilah ukuran sesungguhnya dari sebuah program. Pada 2025, Program Indonesia Pintar (PIP) mencatatkan realisasi nasional sebesar 102,18 persen dari target, dengan total Rp13,4 triliun yang tersalur untuk 19 juta siswa dari jenjang SD hingga SMK. Melampaui target bukan berarti salah sasaran — ini mencerminkan bahwa sistem pendataan penerima telah semakin presisi dan mekanisme penyalurannya semakin andal.

Baca Juga:

• Siswa SMP di Kabupaten TTU Nyaris Bentrok Dan Tawuran Dengan Siswa SMA

Namun angka nasional bisa menipu jika tidak diurai ke tingkat wilayah. Maka mari kita lihat lebih dalam: di Kabupaten Kupang, NTT, sebanyak 52.716 siswa menerima total Rp37,2 miliar. Di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, 45.359 siswa mendapat Rp30,7 miliar. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, 48.989 siswa menerima Rp36,3 miliar. Dan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, 25.954 siswa mendapatkan Rp18,6 miliar. Bukan wilayah-wilayah yang mudah dijangkau — itulah tepatnya yang membuat angka ini bermakna.

Bagi para guru di wilayah 3T, ceritanya pun tidak kalah penting. Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN secara nasional mencapai 103,01 persen dengan total anggaran Rp12,1 triliun, disertai terobosan penyaluran langsung ke rekening guru — memotong jalur birokrasi yang selama ini kerap menjadi titik kebocoran. Lebih dari 800 ribu pendidik pada 2025 juga menjadi peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta mendapat bantuan peningkatan kualifikasi S1/D4. Guru yang sejahtera dan berkualifikasi adalah variabel paling menentukan dalam kualitas pendidikan — dan Kemendikdasmen tampaknya menyadari logika ini sepenuhnya.

Kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ini pun tercermin dari data survei. Dalam polling yang melibatkan 800 responden anak muda pada November–Desember 2025, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menempati posisi kedua sebagai menteri dengan kinerja terbaik versi anak muda, dengan 14,06 persen dukungan. Generasi yang paling kritis dan paling merasakan dampak kebijakan pendidikan secara langsung memberikan validasi yang sulit dibantah.

Sejauh Mana Lagi? Membaca Arah Menuju 2029

Menjawab pertanyaan "seberapa jauh" tidak bisa berhenti pada capaian hari ini. Sebab kebijakan publik yang baik selalu harus mengantisipasi jarak yang masih tersisa. Dan Kemendikdasmen tampaknya memahami hal ini. Angka partisipasi sekolah usia 7–12 tahun yang kini mencapai 99,23 persen pada 2025 adalah capaian yang mendekati universal. Namun jenjang menengah masih berada di 89,53 persen — artinya masih ada jutaan anak yang belum tersentuh sepenuhnya oleh sistem pendidikan formal.

Di sinilah kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun menjadi relevan secara strategis. Dengan memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah ke dalam kewajiban negara, Kemendikdasmen tidak hanya memperluas cakupan — ia menggeser titik awal intervensi ke usia paling krusial dalam perkembangan kognitif anak. Dan mulai 2026, sasaran penerima PIP direncanakan diperluas hingga jenjang PAUD/TK, memastikan bahwa pintu masuk sistem pendidikan tidak lagi menjadi titik gugur pertama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Presiden Prabowo Subianto menyuarakan komitmen ini dengan lugas: "Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan terbaik," seraya menegaskan bahwa investasi pendidikan akan terus diperkuat. Bukan janji baru — melainkan kelanjutan dari yang sudah terbukti berjalan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cilacap, misalnya, telah menjangkau 402.424 siswa sekolah dari total 485.083 penerima manfaat, dengan penyerapan 8.667 tenaga kerja lokal. "Anak-anak menyampaikan langsung kepada saya bahwa mereka menyukai program tersebut," kata Prabowo. Di balik kalimat sederhana itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih penting dari angka: legitimasi yang tumbuh dari bawah.

Jadi, seberapa jauh program prioritas Kemendikdasmen menjangkau daerah 3T? Jawabannya: lebih jauh dari sebelumnya — dan masih harus terus berjalan.

Penulis:Abdul Jabar, Aktivis Pendidikan IMM Asal Banyumas