Minim Sarana Prasarana, Kapolda NTT dan Jajaran Siap Bantu KPU Sukseskan Tahapan Pemilu

digtara.com - Kapolda NTT, Irjen Pol Johni Asadoma mengakui beberapa kendala yang dihadapi dalam proses Pemilu.

Baca Juga:

• Kapolda NTT Bantu Rumah Harapan Bagi Warga di Kabupaten TTS
• Sejumlah Perwira Dimutasi, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda NTT Jadi Wakapolres Sumba Barat Daya
• Menyeberang Lautan, Kapolres Rote Ndao Antar Bantuan Kapolda NTT ke Landu Leko dari Rumah ke Rumah

Kendala tersebut antara lain masalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai di sejumlah Polsek dan Bhabinkamtibmas.

"Semua Polsek kita belum mempunyai mobil patroli, begitu pun para Bhabinkamtibmas sebagian besar belum memiliki sepeda motor," ungkap Kapolda NTT di Polda NTT, Selasa (28/11/2023).

Kendala lain yakni masalah cuaca mengingat pada bulan Februari 2024 mendatang diprediksi sebagai musim penghujan.

"Hambatan ketiga adalah masalah distribusi logistik Pemilu," tandas jenderal polisi bintang dua ini.

Namun, Kapolda NTT menegaskan kesiapan Polri untuk membantu KPU dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut.

"Kami siap membackup atau membantu KPU dalam mengatasi masalah distribusi logistik Pemilu. Kita harus bersinergi untuk menjalankan Pemilu dengan lancar dan adil," tegas Kapolda NTT.

Kapolda pun menegaskan komitmen Polri untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 yang merupakan prinsip yang tak dapat ditawar.

"Netralitas itu ditegaskan oleh pimpinan Polri melalui surat telegram kepada Polda dan Polres jajaran sebagai pedoman. Netralitas bagi Polri adalah prinsip yang tak bisa dinegosiasikan," ujar Irjen Pol Johni Asadoma.

Dengan netralitas yang dijunjung tinggi dan kesiapan pengamanan yang ditekankan, Polri diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur.

Menyikapi tahapan kampanye Pemilu 2024 yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang, Kapolda NTT mengungkapkan bahwa Polda NTT telah mengerahkan 9.500 personel atau dua per tiga dari kekuatan Polri untuk melaksanakan tugas pengamanan.