Skandal Haji Rp 1 Triliun: KPK Geledah Kantor Kemenag, Cekal Gus Yaqut, dan Sita Mobil Mewah

Baca Juga:

• Gandeng IPB University, Kemenhaj Perkuat Penyusunan Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji
• Kemenhaj Pastikan Perlindungan Jemaah Mulai Kesehatan Hingga Persoalan Hukum dari Arab Saudi Hingga Tanah Air
• Pastikan Standar Kualitas, Kesehatan, dan Cita Rasa Nusantara Bagi Jemaah, Menhaj Tinjau Langsung Kesiapan Dapur di Madinah

Penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah milik pihak terkait di Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, KPK menyita satu unit mobil mewah beserta sejumlah aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

"KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi. Pertama, rumah pihak terkait di Depok, diamankan satu unit kendaraan roda empat serta beberapa aset," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (13/8/2025).

Gus Yaqut dan Stafsus Dicekal 6 Bulan

Langkah ini dilakukan sehari setelah KPK resmi mencekal tiga orang kunci:

- Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) – Mantan Menteri Agama.

- Ishfah Abidal Aziz (IAA) – Mantan Staf Khusus Menteri Agama.

- FHM – Pihak swasta.

Pencekalan berlaku enam bulan ke depan untuk memastikan mereka tidak melarikan diri dan selalu tersedia saat diminta keterangan.
Kerugian Negara Capai Rp 1 Triliun

KPK memperkirakan potensi kerugian negara akibat skandal ini menembus lebih dari Rp 1 triliun. Perhitungan awal ini akan diperkuat dengan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasus ini mencuat setelah KPK memeriksa Gus Yaqut selama lima jam pekan lalu. Dugaan pelanggaran berawal dari pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 jemaah yang diberikan Raja Arab Saudi. Berdasarkan undang-undang, kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler (18.400 jemaah) dan 8 persen untuk haji khusus (1.600 jemaah).

Namun, Kemenag era Yaqut justru membagi secara rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Skema ini dinilai merampas hak ribuan calon jemaah haji reguler yang telah menunggu bertahun-tahun.

KPK menegaskan akan terus memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait demi mengungkap aliran dana serta pihak yang diuntungkan dari kebijakan kontroversial ini.