Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kulon Progo DIY
digtara.com - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap asrama haji DIY di Kulon Progo segera terwujud guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon jemaah di wilayah DIY dan sekitarnya untuk pelaksanaan haji dimasa yang akan datang. Sembari menunggu pembangunan tersebut, layanan kepada jemaah haji dapat menggunakan skema embarkasi berbasis hotel.
Merespon usulan dari Kemenag DIY tersebut. Anggota Komisi VIII DPR RIMuhammad Husni menyambut baik dan siap memberikan dukungan atas rencana pembangunan embarkasi haji DIY.
"Pada prinsipnya kami (DPR RI, red) siap mendukung asal sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," ucap Husni usai kunjungan kerja spesifik pengawasan oleh Komisi VIII DPR RI terhadap persiapan Embarkasi Haji DIY di Hotel Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Jumat (11/7/2025).
Husni melanjutkan, untuk wilayah DIY di seputaran Yogyakarta International Airport (YIA) ada potensi 4000 jemaah haji. "Selain untuk mengcover jemaah DIY, nanti juga bisa diisi atau dimaksimalkan jemaah dari Jawa Tengah, khususnya dari eks Karesidenan Kedu dan eks Karesidenan Banyumas dari sisi geografis juga dekat," ungkapnya
Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko berharap hadirnya Asrama Haji DIY di Kulon Progo dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para jemaah. "Asrama Haji DIY juga memiliki urgensi penting bagi jemaah haji," tegas Singgih
Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej memberikan gambaran berdasar studi kelayakan maka Jumlah Kloter Solo (SOC) yang mencapai 95 kloter perlu dipecah agar semakin menambah kenyamanan bagi jemaah.
"Urgensi keberadaan Asrama Haji Kulon Progo sebagai optimalisasi pemanfaatan Bandara YIA, juga dukungan lahan dari Kraton berupa surat palilah lahan seluas 7 hektar, dukungan pemerintah setempat, dan penciptaan aset milik negara yang produktif," jelas Ahmad Bahiej.
Untuk syarat Embarkasi yang minimal 4.000 jemaah, maka akan mendapat kuota jemaah dari wilayah eks Karisedenan Kedu dan Banyumas. "Nanti ditambah jemaah DIY, sehingga dapat mencapai 12.017 jamaah atau 31 kloter. Bandara YIA pun sudah sangat siap melayani penerbangan langsung menuju Jeddah," tutur Bahiej
Bahiej menambahkan, seraya menunggu pembangunan Asrama Haji, maka solusi jangka pendek yang dapat diambil adalah Embarkasi Haji Berbasis Hotel.
"Alhamdulillah, sudah divisitasi Ditjen PHU bahwa hotel-hotel sekitar YIA justru lebih unggul dan layak daripada asrama haji yang ada di Indonesia," terang Bahiej.
Bahkan tanpa ragu ia menyebut terobosan pertama di Indonesia ini sebagai bid'ah hasanah baru berupa Embarkasi Haji Berbasis Hotel dan Zonasi. Untuk pemeriksaan imigrasi dan Bea Cukai dilakukn di Bandara, Pemeriksaan kesehatan sebagai rujukan dapat dilakukan di Puskesmas Temon I, dan perjalanan dari hotel menuju Bandara YIA maksimal hanya 5 menit.
"Saat fase kepulangan, bus-bus dari daerah dapat langsung masuk ke bandara, pasti ini akan semakin memberikan rasa nyaman" pungkasnya.
Senada, Bupati Agung Setyawan sangat mendukung rencana tersebut. "Kita sudah menunggu sejak lama. Kulon Progo sudah siap dengan segala aspeknya," ungkap Agung.
Sementara itu, Dirjen PHU Hilman Latief menyebut sejauh ini di Jawa memang belum ada Embarkasi Berbasis Kawasan, semua masih Provinsi. "Maka kedepan bukan hanya DIY, tapi juga Jawa Tengah akan kita lakukan embarkasi berbasis kawasan, tapi juga hal ini menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di tahun depan," jelas Hilman. Menurutnya Embarkasi Berbasis Hotel sangat mungkin karena asrama haji di Indonesia seluruhnya memiliki beban operasional yang tinggi.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI, selain dihadiri anggota Komisi VIII, juga hadir Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana, Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan, dan sejumlah perangkat lintas sektoral lainnya. (san).
