Lawan Hoaks di Media Sosial, JaDi Gelar Diskusi Media di Bawaslu Sumut

digtara.com | MEDAN – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi media bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019 di Sumatera Utara”.

Baca Juga:

• Mantan Komisioner Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan Bebas Besyarat
• Bawaslu Periksa Oknum Perangkat Desa yang Deklarasi Dukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024
• Panwascam Hadiri Acara Syukuran Anggota DPRD Sumut, Ada Apa?

Diskusi berlangsung di kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Selasa (8/1/2019) siang.

Hadir sebagai pembicara Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Presidium JaDI Aulia Andri dan Pengamat Politik UIN Sumut, Faisal Riza.

Direktur Eksekutif JaDi Sumut Nazir Salim Manik menyebutkan diskusi ini dilakukan untuk merespon cepat kondisi maraknya produksi dan penyebaran berita bohong (hoaks) telah terjadi secara masif di sosiak media, yang kemudian berterusan ke masyarakat akar rumput.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi mendegradasi legitimasi hasil pemilu yang akan dilaksanakan. Puncaknya berpotensi menciptakan chaos di masyarakat.

“Kalau ini kita biarkan, maka hoaks yang saat ini menyebabkan konflik di tataran elit, dapat menyulut chaos di akar rumput yang tentunya akan sulit ditangani,” kata Nazir.

Untuk itu kata Nazir, JaDi merasa perlu ikut turun tangan mengedukasi publik dalam menghempang hoaks ini guna pelaksanan pemilu 2019 yang berintegritas.
“Kita akan terus lakukan ini sampai ke daerah-daerah,”tandasnya.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menyebutkan diskusi media terkait hoaks ini menjadi energi positif bagi Bawaslu Sumut di awal tahun 2019. Diharapkan nanti, diskusi tersebut bisa meretas persoalan yang selama ini terjadi, sehingga menyebabkan banyaknya hoaks yang berkembang terkait penyelenggaraan pemilu 2019.

“Kita juga ingin tahu apakah hoaks ini memang karena kesalahan komunikasi penyelenggara pemilu atau karena memang di design oleh kelompok tertentu,” ujar Syafrida.

Syafrida berharap, hasil diskusi ini nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi catatan bagi Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. “Ini tentunya sangat positif untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas,”tandasnya.

[AS]