Nelayan Demo DPRD Sibolga Tolak Ikan Luar Masuk Pasar

Digtara.com | SIBOLGA – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Tolong Menolong Nelayan Bersatu Sibolga – Tapanuli Tengah, menyampaikan aspirasi mereka terhadap terjadinya monopoli perdagangan dan sulitnya mengurus administrasi kapal.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Sekarang di Kota Sibolga, pasokan ikan banyak berasal dari luar kota Sibolga, sehingga ikan yang ditangkap oleh nelayan sibolga harganya murah dan bahkan Tidak laku diperusahan ikan yang ada di Sibolga,” ucap orator Aksi Chandra di depan gedung DPRD Sibolga, Kamis (5/9/2019).

Selain itu, Fauzi Sitorus Humas STM Nelayan Bersatu mengatakan sejak pasokan ikan dari luar kota banyak nelayan yang enggan melaut, dikarenakan pendapatan yang tidak sesuai kebutuhan hidup.

“Yang kami rasakan sangat miris, berdampak pada perekonomian kami sebagai nelayan, ikan yang kami tangkap selama beberapa hari dilaut, tidak sebanding dengan harga jual, ini di akibatkan adanya permainan dagang ikan oleh pengusaha yang lebih memprioritaskan ikan dari luar sibolga, untuk itu kami meminta DPRD Sibolga untuk mendengarkan Keluhan kami,” Ucap Fauzi.

Setelah 1 jam melakukan orasi, beberapa anggota DPRD Sibolga yang dipimpin langsung ketua sementara Ahmad Sukri menemui para nelayan dan meminta untuk berdialog di dalam ruang rapat.

Pada dialog tersebut, pemerintah akan membuat regulasi pengaturan penjualan ikan dari luar kota sibolga, dan akan bekerjasama dengan pengusaha ikan dari luar sibolga untuk melakukan bongkar ikan di tangkahan yang ada di sibolga, dan tidak lagi menggunakan mobil box, sehingga masyarakat sibolga atau nelayan dapat diberdayakan.

“Kita akan lakukan survei dan kemudian bekerja sama dengan pengusaha ikan dari luar sibolga, untuk tidak lagi mengirim ikan dengan mobil box, tetapi kapal mereka langsung ke tangkahan, sehingga masyarakat nelayan dapat di berdayakan,” kata Wakil Ketua Sementara DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori saat memimpin dialog.

Terkait adanya tuduhan instansi PPN mempersulit pengeluaran administrasi kapal, Daulat Simanjuntak Kasi Kesyahbandaran PPN Sibolga membantah hal tersebut, PPN tidak akan mempersulit pengusaha kapal dalam pengurusan surat – surat jika seluruh administrasi terpenuhi dan lengkap.

“Kami tidak ada mempersulit, jika berkasnya lengkap sesuai aturan, jika tidak lengkap itu lah yang kami suruh untuk melengkapinya, jadi kami tidak ada mempersulit,” Teranh Daulat Simanjuntak yang ikut hadir dalam dialog dengan STM Nelayan Bersatu di gedung DPRD Sibolga.