Mahasiswa Protes ! Minta Segera Cabut UU Sisdiknas

Digtara.com | MEDAN – Tolak undang-undang Perguruan Tinggi, puluhan mahasiswa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menggelar demonstrasi terkait pendidikan di Indonesia di Bundaran Tugu Majestik di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (2/9/2019) siang.

Baca Juga:

• LPA Deli Serdang Layangkan Surat Resmi Desak Klarifikasi Penghentian MBG Balita
• Rony Yuwono Resmi Nahkodai PWI Kabupaten Semarang, Persatuan Jadi Prioritas
• Lantik Pengurus PTMSI Periode 2026–2030, Gubernur Ahmad Luthfi Target Bangkitkan Prestasi Tenis Meja Jateng

Aksi mereka menyoroti beberapa hal tentang kebijakan pendidikan, seperti undang-undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 yang memberlakukan otonomi kampus dan diperkuat Permendikti nomor 39 tahun 2017.

Dalam orasinya Koordinator aksi, Ali Syaputra mengatakan, Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 39 Tahun 2017, mengharuskan diberlakukannya sistem Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kukiah Tunggal di kampus-kampus Negeri. Selain itu, kondisi yang sama juga terjadi pada situasi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi dari gerakan dan kelompok masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dihadapkan dengan tindakan represif aparat keamanan.

“Kehidupan berdemokrasi di kampus juga sering di hadapkan dengan intimidasi dan represif oleh pihak keamanan. Dari pemerintah hingga pejabat kampus, alergi dengan kritik yang disampaikan di depan umum,” jelas Ali.

Dia menegaskan atas dasar itu, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap untuk menolak kenaikan biaya pendidikan, berikan kebebasan dalam berekspresi di dalam kampus.

Tidak itu saja, SMI juga menolak revisi undang-undang ketenaga kerjaan dan berikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. “Kami DPP SMI meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap situasi yang terjadi di masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan,” tegasnya.

Selain itu, Ali menambahkan, sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak buruk terhadap rakyat yaitu rencana menaikan iuran BPJS dengan alasan devisit anggaran. Dampaknya, masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, tentu akan sangat memberatkan.

“Pemerintah tidak melihat, masyarakat di Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Tentu kebijakan ini berakibat tidak terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi yang tidak mampu membayar,” tambahnya.[analisa]