Pastikan Penyelenggaraan Haji 2026 Berjalan Efektif, Kemenhaj, KBRI dan KJRI Bentuk Task Force

Gus Irfan menjelaskan, Task Force yang diinisiasi akan menjadi joint coordination platform yang mempertemukan Kemenhaj RI, perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi, dan mitra strategis lain, termasuk maskapai nasional, Penyedia layanan bagi jemaah, dan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi.
"Langkah ini menjadi bagian dari implementasi diplomasi layanan haji yang terus dikembangkan Kemenhaj RI sejak transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah," ungkapnya
Gus Irfan menegaskan, Task Force yang dibentuk bukan hanya bersifat ad hoc, tetapi akan bekerja secara berkelanjutan untuk ikut mengawal seluruh proses penyelenggaraan haji 2026, mulai dari persiapan hingga pemulangan jemaah."Filosofi yang ingin kita tanamkan adalah kerja cepat dan terintegrasi. Kemenhaj RI, KBRI, dan KJRI bukan entitas yang bekerja terpisah, melainkan satu kesatuan dalam diplomasi pelayanan umat," pungkasnya.
Dengan terbentuknya Task Force Bersama Haji 2026 ini, Kemenhaj RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan diplomasi penyelenggaraan haji berbasis kolaborasi bersama lintas sektor.
Menurut Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, koordinasi yang erat antara kementerian dan perwakilan diplomatik menjadi salah satu kunci penguatan layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi."Kolaborasi ini menajadi Penguatan bahwa diplomasi perlindungan jemaah haji dan kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji dapat kita ikhtiarkan bersama dengan Kolaborasi lintas institusi seperti yang saat ini dibangun bersama kemenhaj RI," ungkap Dubes Abdul Aziz.
Dalam kesempatan yang sama, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah aspek teknis penyelenggaraan haji, termasuk kesiapan transportasi udara, layanan katering dan akomodasi, serta integrasi data pergerakan jemaah melalui sistem digital Kemenhaj RI yang akan disinkronkan dengan mitra Arab Saudi.
Kemenhaj RI juga menekankan pentingnya keberlanjutan program modernisasi layanan haji, di mana pendekatan teknologi dan diplomasi layanan menjadi dua pilar utama. Model koordinasi lintas lembaga yang diperkuat ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah administratif dan operasional, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan tata kelola haji yang modern dan tertib. (San).