Apresiasi Kinerja Polda NTT, Keluarga Dokter Icha Minta Penyidik Terapkan Pasal 530 KUHPidana

digtara.com -Keluarga almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr. Icha mengapresiasi kerja penyidik Polda NTT dalam menangani kasus yang mereka laporkan.

Baca Juga:

• Komnas HAM RI Temui Orang Tua Dokter Icha
• Tim Jibom Brimob Polda NTT Musnahkan Tiga Bom Pipa Rakitan di Flores Timur
• BK DPRD TTU Diminta Tuntaskan Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD Kasus Intimidasi Pada Dokter Icha Pakaenoni

"Tegakkan lah keadian kebenaran atas fakta dam data serta perlunya perlindungan pada tenaga medis," ujar Gabriel di Polda NTT, Kamis (23/7/2026).

Ia juga berharap agar kasus ini dipilah antara yang dilakukan oleh pejabat dan masyarakat umum. "Bedakan antara pejabat dan masyarakat umum," ujarnya.

Disebutkan bahwa pejabat diatur dalam aturan tersendiri. "Jangan main-main dengan karma. Jangan bersandiwara karena semua sama di mata hukum. Hukum atur soal pejabat dan masyarakat umum," tegasnya.

Ia juga berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar kasus tersesaikan secara cepat dan tepat.

Baca Juga:

• Kasus Dokter Icha Naik ke Penyidikan, Penyidik Terapkan Pasal Berlapis

Kuasa hukum, Victor E. Manbait didampingi Conny Herta Tiluata dan Arif Rachman juga menyampaikan sejumlah point dalam gelar perkara oleh Tim Join Invetigastion Polda NTT pada Kamis, 23 Juli 2026 di aula Ditres PPA & PPO Polda NTT.

Sejumlah hal ini disampaikan atas dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu oleh anggota DPRD dan ASN Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada 13 Juni 2026 lalu.

Ia menyebut bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengelompokkan tindak pidana ke dalam beberapa bab berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.