Terdakwa Kematian Prada Lucky Namo Anggap Tuntutan Oditur Militer Cenderung Dipengaruhi Opini Publik

Karena korban tidak mengakui perbuatannya, menurut penasihat hukum, dilakukan pembinaan fisik berupa perintah berguling dan pemukulan menggunakan selang.

Baca Juga:

• Lagi, Calo Tiket di Pelabuhan Tenau Diamankan Polisi
• WFH Bagi ASN Kota Kupang Diberlakukan, Wajib Segera Respon Pekerjaan
• Minum Air Dari Kulkas, Adik Meninggal Dunia dan Kakak Dirawat Intensif

Penasihat hukum menyebut pembinaan tersebut dilakukan dalam rangka penegakan disiplin prajurit, sebelum korban kemudian melarikan diri dari area marseling.

Tim penasihat hukum menolak dalil Oditur Militer yang menyatakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, karena dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut mereka, keterangan saksi dan ahli justru menunjukkan bahwa tuntutan Oditur Militer tidak rasional dan tidak didukung alat bukti yang cukup.

Baca Juga:

• Terdakwa Penganiaya Prada Lucky Hingga Tewas Bela Diri dan Minta Bebas dari Hukuman

"Kebenaran sejati hanya dapat ditegakkan melalui pengadilan yang jujur dan adil. Menghukum berdasarkan potongan-potongan fakta justru akan melahirkan ketidakadilan yang lebih kejam," tegas penasihat hukum.

Atas dasar itu, tim penasihat hukum menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, termasuk tuntutan restitusi.

Dalam kesimpulan pledoi, penasihat hukum meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum, membebankan biaya perkara kepada negara, serta memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.

Usai sidang tersebut, majelis hakim melanjutkan sidang perkara nomor: 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emeliano De Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Radja.

Keempat terdakwa dituntut berbeda dengan Lettu Ahmad Faisal. Para terdakwa terlibat menganiaya korban dalam kondisi mabuk moke di rumah kuning.

Atas keterlibatan mereka, oditur militer menuntut hukuman pidana penjara enam gahun, pecat dari TNI dan dibebankan membayar restitusi.

Baca Juga:

• Ungkap Tindak Pidana Konvensional, Kapolres Sumba Timur Terima Pos Kupang Award 2025

Dalam nota pembelaan, tim kuasa hukum meminta agar membebaskan para terdakwa dari segala bentuk tuntutan.