Romahurmuziy Seret Gubernur Jatim dan Pimpinan Ponpes

digtara.com | JAKARTA – Terkait kasus Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy alias Rommy mengaku prihatin terhadap pemberitaan yang berkembang, seolah-olah terjadi jual beli jabatan di Kementerian Agama RI.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu dia sampaikan, saat menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 22 Maret 2019.

“Jadi, saya katakan bahwa itu tidak sama sekali dibenarkan,” kata Rommy di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat.

Rommy berdalih, apa yang Ia lakukan semata-mata hanya meneruskan apsirasi, karena di samping sebagai anggota DPR, sekaligus ketua umum partai politik. Aspirasi itu kata Rommy ia terima dari KH. Asep Saifuddin Chalim seorang ulama dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur, serta dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Banyak sekali pihak-pihak yang menganggap saya, sebagai orang yang bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan,” kata Rommy.

Menurutnya, apa yang dia lakukan adalah hal yang lazim. Bukan hanya di Kementerian Agama, bahkan di lingkungan lainnya juga banyak pihak yang menyampaikan aspirasinya kemudian dibantu.

“Bukan hanya di Kemenag, tentunya di lingkungan lain pun kalau menyampaikan kan biasa. Anda misalnya, promosi jadi Pemred (Pemimpin Redaksi), pasti kan ditanya dulu referensi siapa. Itu kan hal biasa di masyarakat kita,” ujarnya.

Pada perkara ini, Rommy dijerat sebagai penerima suap dengan status anggota DPR. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Adapun Menag Lukman Hakim, merupakan kader PPP.

[WIN/AS]