Pasien 01 PDP Covid Asal Sidimpuan Hasilnya Negatif, Ini Permintaan Suami dan DPRD

Digtara.com – Juru bicara Penanganan covid-19 Sumatera Utara dr Aris Yudhariansyah menyatakan hasil swab tes pasien 01 PDP Covid-19 asal Padangsidimpuan atas nama Erni Kusmiati negatif, Jumat (24/4/2020) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Erni yang sedang mengandung 6 bulan meninggal dunia saat dalam perjalanan dari RSUD Padangsidimpuan menuju RSUP Adam Malik Medan, pada 7 April 2020 lalu. Selama dirawat di RSUD Padangsidimpuan, Erni sempat protes di media sosial dan live di Facebook atas kinerja pelayanan dan penanganan yang diberikan pihak rumah sakit.

Melihat kondisinya yang terus memburuk selama dirawat 2 hari, Erni dan keluarga meminta dirujuk ke rumah sakit yang ada di Medan. Permintaan pasien pun tidak serta merta dipenuhi oleh pihak rumah sakit dan Tim Covid-19 Kota Padangsidimpuan.

Namun, Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Effendi Nasution membantah tudingan pasien 01 atas penelantaran dan kinerja tim medis yang buruk. “Kita bukan tidak mau merujuk, tapi rumah sakit di Medan menolak dengan alasan penuh,” aku Wali Kota beberapa waktu lalu.

Dalam konferensi persnya, Wali Kota juga menjelaskan pihak RSUD Padangsidimpuan sudah mengambil swab tes pasien 01 PDP tersebut dan masih menunggu hasilnya dari Jakarta.

Permintaan Keluarga Korban

Namun, beberapa waktu kemudian, atas desakan keluarga dan publik, pihak RSUD mengumunkan tidak pernah melakukan dan mengambil swab tes pasien 01 PDP covid-19 tersebut.

“Kita tidak pernah mengambil sample swab pasien 01, jadi kita tidak tau hasilnya,” kata dr Romi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi digtara.com, Suami pasien 01 PDP Covid, Wahidin menyatakan bersyukur atas hasil negatif terhadap istrinya. Namun, hingga saat ini, keluarga belum menerima hasil resmi dari tim covid-19 Kota Padangsidimpuan.

Selama sepekan ini, pihak keluarga sudah berkomunikasi dengan tim gugus tugas Kota Padangsidimpuan mengenai hasilnya, tapi tidak pernah diberikan. “Mereka beralasan belum mendapatkan hasilnya. Belum dapat, saya kecewa di bola terus,” katanya.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0TgdNvEZeE

Wahidin pun berharap, ada keterbukaan informasi dari tim gugus tugas kota, jangan ada yang ditutupi. Ia pun berencana meminta pada pemerintah dalam hal ini Wali Kota sebagai ketua gugus tugas, agar bersedia membantu memindahkan jasad almarhumah ke kampung halaman.

Alasannya, agar keluarga mudah untuk berziarah dan melihat makam Erni. “Kami ingin jasad istri saya dipindahkan. Hanya itu yang saya pinta pada pak Wali Kota,” ucapnya.

Fraksi Gerindra Desak Panggil Wali Kota

Wahidin pun menceritakan hingga saat ini dirinya masih diisolasi mandiri tahap kedua, begitu juga delapan orang pekerja yang ada di rumahnya. Diduga, keseluruhannya sempat berinteraksi dengan pasien 01 PDP Covid-19.

Dijelaskannya, untuk yang delapan orang dalam karantina tim medis. “Saya masih memperjuangkan agar mereka tidak dikarantina. Mereka kan butuh kerja, menghidupi keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua I DPRD Padangsidimpuan, Rusydi Nasution meminta Ketua DPRD memanggil Wali Kota Irsan Effendi terhadap penetapan darurat covid-19 yang diumumkannya beberapa waktu lalu.

“Wali Kota bekerjalah secara profesional kan ada anggarannya, dahulukanlah kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi. Kita mau minta penjelasan,” katanya.

Rusydi pun mempertanyakan dasar penetapan darurat covid di Kota Padangsidimpuan, apa dasarnya, kan tidak zona merah. Pada saat penetapan yang dilakukan Wali Kota, pemerintah tidak ada kordinasi dengan pihak DPRD.

Ia pun menyampaikan tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Anggota DPRD tidak ada yang tahu itu, kan kacau,” ucapnya.

Rusydi pun mengaku heran kenapa pihak tim gugus covid-19 Kota tidak memberikan hasil rekam medik terhadap korban. Seharusnya itu diberikan. “Itu kan haknya pasien, keluarga atau anaknya untuk mengetahuinya. Saya pun mempertanyakan kinerja mereka (pemerintah),” akunya heran.