Disebut Bangkrut Oleh Prabowo, Krakatau Steel Justru Ekspansi Bisnis

digtara.com | JAKARTA – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyebut bahwa saat ini badan usaha milik negara (BUMN) telah bangkrut dan mulai hancur. Termasuk PT Krakatau Steel, yang merupakan perusahaan perinstis industri strategis nasional yang sudah ada sejak awal-awal kemerdekaan.

Baca Juga:

• Sakit Lama, Dua Warga Binaan Lapas Waingapu Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden Prabowo Subianto
• Presiden Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Ahmad Luthfi: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
• Pertemuan Bilateral Indonesia-Arab Saudi, Presiden ISABC: Tonggak Penting Dalam Menguatkan Hubungan Diplomatik dan Ekonomi

Pernyataan kebangkrutan BUMN itu, disampaikan Prabowo Subianto di depan relawannya di Roemah Djoeang, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu 13 Januari 2019.

“Kita lihat BUMN kebanggaan kita, satu-satu hancur, bangkrut,” ucap Prabowo kala itu.

Namun, penyataan tersebut ditepis oleh data yang mengatakan, keadaan BUMN di Indonesia dalam keadaan baik dan tidak mengalami kebangkrutan.

Melansir Instagram Kementerian BUMN, Selasa (29/1/2019), Krakatau Steel menepis kabar kebangkrutan dengan data yang menyebutkan efisiensi perusahaan tersebut meningkat lebih dari Rp500 miliar sepanjang 2018.

Bahkan, Pada tahun ini, Krakatau Steel masih menjalankan dua proyek strategis untuk ekspansi kapasitas di bagian hilir dan menurunkan biaya produksi di bagian hulu. “Terus mengejar efisiensi operasional yang optimal, efisiensi meningkat lebih dari Rp500 miliar sepanjang 2018,” menurut data tersebut.

Kementerian BUMN menegaskan, kondisi rasio keuangan BUMN saat ini berada dalam posisi aman. Asal tahu saja, utang BUMN digunakan untuk membesarkan perusahaan, dilakukan dengan baik, dengan rasio yang benar, bertanggung jawab, dan betul-betul dimanfaatkan untuk hal produktif seperti pembangunan jalan tol. Kalkulasinya dilakukan dengan teliti, termasuk pengembalian investasinya. Hal tersebut yang selalu dijaga Kementerian BUMN.

[IN/OKZ/AS]