Pertamina Pertahankan Harga BBM Nonsubsidi hingga Akhir Mei 2026

Perubahan harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kenaikan biaya distribusi energi global hingga ketidakpastian geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok minyak mentah.

Selain faktor eksternal, harga BBM nonsubsidi di dalam negeri juga dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), BBM nonsubsidi termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP) sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Pengenaan pajak tersebut dihitung bersama komponen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarannya berbeda di setiap daerah.

Harga Berbeda di Tiap Wilayah

Perbedaan tarif PBBKB dan biaya distribusi menyebabkan harga BBM nonsubsidi tidak seragam di seluruh Indonesia. Namun, untuk BBM subsidi dan BBM kompensasi, pemerintah tetap memberikan perlakuan khusus sehingga tidak dikenakan PPN 12 persen dan harganya relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sepanjang 2026, harga BBM nonsubsidi sempat mengalami fluktuasi. Sebagai contoh, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta pada awal Januari 2026 turun dari Rp13.350 menjadi Rp12.350 per liter. Penurunan tersebut mencapai sekitar 7,5 persen sebelum akhirnya kembali mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan pasar energi global.