Buy Now Pay Later Tumbuh 53,53 Persen per Februari 2026, OJK Waspadai Risiko Gagal Bayar

digtara.com -Pertumbuhan layanan buy now pay later (BNPL) di industri pembiayaan atau multifinance terus melesat pada awal 2026.

Baca Juga:

• Aplikasi Pinjaman Online yang Aman dan Bunga Rendah Tenor Panjang 2026
• Daftar Lengkap 96 Pinjol Legal Berizin OJK: Update Resmi Oktober 2025
• Ada Yang Ganti Nama, Ini Daftar Pinjol Resmi OJK Juni 2025, Jangan Salah Pilih!

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pembiayaan BNPL per Februari 2026 mencapai Rp12,59 triliun atau tumbuh 53,53 persen secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross tercatat sebesar 2,79 persen.

Sebelumnya, pada Januari 2026, pertumbuhan BNPL bahkan sempat menyentuh 71,13 persen YoY, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap skema pembiayaan fleksibel ini.

Didorong Ekosistem Digital dan Generasi Muda

Baca Juga:

• Aplikasi Pinjaman Online yang Aman dan Bunga Rendah Tenor Panjang 2026

OJK menilai tren positif ini akan berlanjut sepanjang 2026, didorong oleh perkembangan ekosistem digital dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang praktis.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyebut pertumbuhan BNPL banyak berasal dari segmen usia produktif serta masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

BNPL juga semakin diminati karena kemudahan akses, proses cepat tanpa tatap muka, serta fleksibilitas pembayaran yang bisa dilakukan kapan saja.

OJK Perketat Pengawasan dan Regulasi

Di tengah pertumbuhan pesat tersebut, OJK menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan penyedia layanan BNPL.

Regulator telah menerbitkan aturan baru melalui POJK 32/2025 untuk memperkuat manajemen risiko, tata kelola, serta perlindungan konsumen.

Baca Juga:

• Daftar Lengkap 96 Pinjol Legal Berizin OJK: Update Resmi Oktober 2025

Selain itu, OJK juga tengah menyusun aturan lanjutan yang mencakup batasan usia, penghasilan, serta plafon pembiayaan bagi debitur.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik melalui mekanisme onsite maupun offsite, guna memastikan seluruh pelaku industri mematuhi ketentuan yang berlaku.

Risiko Gagal Bayar dan Overleverage

Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengingatkan adanya risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait potensi gagal bayar.

Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, menilai kemudahan akses BNPL justru dapat memicu perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik.

Menurutnya, transaksi kecil yang dilakukan berulang dapat menumpuk dan meningkatkan beban keuangan pengguna di masa depan.

Baca Juga:

• Ada Yang Ganti Nama, Ini Daftar Pinjol Resmi OJK Juni 2025, Jangan Salah Pilih!

Selain itu, risiko lain seperti fraud dan kualitas penilaian kredit (underwriting) juga menjadi perhatian utama dalam industri ini.