Menhaj: Umrah Mandiri Harus Dijawab dengan Peningkatan Layanan Bukan Perang Harga

digtara.com - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) beradaptasi dengan perubahan industri yang semakin digital. Kemunculan umrah mandiri harus dijawab dengan peningkatan kualitas layanan, bukan perang harga.

Baca Juga:

• Rektor UIN Walisongo: Pembimbing Haji Perlu Kuasai Komunikasi dan Manajemen Konflik di Era Digital
• Pembimbing Haji Perlu Kuasai Psikologi Komunikasi, Ini Alasannya
• Pembimbing Haji Perlu Pahami Budaya Arab agar Jemaah Tak Salah Berinteraksi

Pesan tersebut disampaikan Menhaj dalam Mukernas III Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) di Malang, Jawa Timur, Selasa (11/08/2026).

MenurutMenhaj, jemaah kini semakin mudah membandingkan harga dan kualitas layanan. Karena itu, PPIU perlu menawarkan nilai tambah melalui bimbingan ibadah, pendampingan, layanan kedaruratan, serta perlindungan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

"PPIU jangan hanya melihat umrah mandiri sebagai ancaman terhadap bisnis. Jadikan perubahan ini sebagai momentum meningkatkan kualitas," ujar Menhaj.

Menhaj juga meminta PPIU memperkuat tata kelola dan memastikan rantai tanggung jawab yang jelas. Agen, reseller, marketing, dan komunitas yang menjual paket atas nama PPIU harus terdata sehingga jemaah mengetahui pihak yang bertanggung jawab sejak transaksi pertama.

Asosiasi juga diminta aktif menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan internal. Anggota yang melanggar aturan harus dikoreksi, bukan dilindungi atas nama solidaritas.

Baca Juga:

• Kemenhaj Periksa PT TAS, Diduga Pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Pemerintah, kata Menhaj, akan membangun kemitraan setara dengan seluruh asosiasi tanpa eksklusivitas dalam pelayanan, perizinan, akses sistem, maupun kebijakan.

"Umrah harus prosedural. Dana jemaah harus aman. PPIU harus profesional. Ukuran akhirnya sederhana: jemaah terlindungi dan seluruh hak pelayanannya terpenuhi," pungkas Menhaj. (San).