Wamenhaj Dahnil: Haji Tak Hanya Sebagai Ritual Semata, Tapi Juga Sebagai Simbol Kebangsaan dan Perubahan

digtara.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa penyelenggaraan haji era Kemenhaj tidak hanya memaknai haji sebagai ritual semata, tapi juga sebagai simbol kebangsaan dan perubahan sebagaimana para haji- haji pendiri bangsa terdahulu yang membawa semangat perjuangan dan modernitas.Hal itu disampaikan Dahnil saat menghadiri Dialog Perhajian dan Pembinaan ASN di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Bengkulu pada Rabu (10/12/2025).

Baca Juga:

• Pengelolaan Haji Harus Bersih dari Praktik Korupsi. Wamenhaj Dahnil: Tangkap Saja Siapa Pun yang Masih Berusaha Melakukan Praktik Rente dan Korupsi
• Buka TOT Fasilitator PPIH 2026. Menhaj: Petugas Haji Adalah Perpanjangan Tangan Negara dan Presiden Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Jamaah
• Muncul Kekhawatiran Haji Khusus Tak Berangkat, Kemenhaj Pastikan Proses Pelunasan dan PK Haji Khusus Tuntas Sesuai Tenggat Saudi

Ia memaparkan transformasi besar Kemenhaj melalui tiga arah sukses penyelenggaraan haji: sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban.

"Pada aspek ritual, Kemenhaj berkomitmen membangun kultur meritokrasi dengan menempatkan kompetensi dan integritas sebagai dua syarat utama bagi seluruh SDM Kemenhaj," ungkap Dahnil.

Wamenhaj Dahnil juga mengungkapkan masih adanya praktik rente dan asimetri informasi dalam pengelolaan layanan haji, termasuk potensi manipulasi dalam rantai layanan dan perdagangan kuota jemaah. Presiden Prabowo, tegas Dahnil, memerintahkan agar seluruh praktik tersebut dibersihkan hingga ke akar-akarnya meskipun memunculkan resistensi dan fitnah.

Baca Juga:

• Kemenhaj Buka Seleksi PPIH Arab Tingkat Pusat 2026, Pendaftaran 8–14 Desember 2025. Bagi Yang Berniat Silahkan Mendaftar!

"Transformasi ini harus menjadi ikhtiar bersama seluruh jajaran Kemenhaj hingga level provinsi dan kabupaten/kota," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dahnil menjelaskan kebijakan baru pemerataan masa tunggu yang menetapkan rata-rata masa tunggu nasional menjadi 26 tahun sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan panjang antar provinsi, termasuk Bengkulu yang sebelumnya memiliki masa tunggu bervariasi dari 13 hingga 35 tahun. Ia meminta Kanwil dan para Kakan Kemenhaj untuk memastikan kebijakan ini dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, Kemenhaj tengah merumuskan penguatan ekosistem ekonomi haji, termasuk rencana mengubah Asrama Haji menjadi Hotel Haji melalui skema kolaborasi pemerintah dan swasta. "Hotel Haji nantinya tidak hanya berfungsi untuk layanan haji, tetapi juga layanan umrah dan kegiatan untuk potensi ekonomi keumatan lainnya," urainya.

Dalam rangka merawat kemabruran dan kebermanfaatan jemaah, Wamenhaj menegaskan pentingnya pembinaan jemaah haji dan umrah secara berkelanjutan melalui Dirjen Bina Haji dan Umrah. "Haji dan Umrah harus menjadi simbol kebangsaan. Ini era kebangkitan para haji-haji Indonesia," tegasnya.

Wamenhaj pun mengajak seluruh elemen perhajian Bengkulu untuk berjalan bersama, memperkuat integritas, dan menghadirkan penyelenggaraan haji yang melayani, adil, dan memuliakan jemaah.

Wamenhaj Dahnil menambahkan, dirinya menyampaikan apresiasinya dan syukurnya dapat bersilaturahmi dengan ASN dan seluruh undangan. Dahnil hadir mengenakan seragam PSL (Pakaian Sarung Lengkap), ia menjelaskan bahwa PSL digunakan setiap Kamis serta pada acara-acara resmi Kemenhaj. Pakaian ini kata Dahnil, bukan sekadar seragam, tetapi simbol identitas Kemenhaj yang terinspirasi dari gaya berpakaian para pendiri bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, hingga H. Agus Salim.

Baca Juga:

• UIN Syarif Hidayatullah Launching Pusat Studi Haji dan Umrah. Wamenhaj Dahnil: Pentingnya Pengembangan Literasi Perhajian

"Generasi pendiri bangsa menggunakan busana sebagai simbol modernitas, intelektualitas, perlawanan, dan kebanggaan nasional. Presiden Prabowo juga sangat menaruh perhatian pada bahasa publik melalui simbol-simbol busana sebagai representasi nilai dan karakter kepemimpinan," pungkasnya.

Merespon kebijakan pemerataan masa tunggu, Kakanwil Kemenhaj Provinsi Bengkulu Intihan, menegaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan secara intensif bersama para tokoh lintas ormas dan masyarakat sehingga dapat dipahami sebagai kebijakan keadilan jangka panjang yang positif dan konstruktif bagi seluruh provinsi.

Kegiatan dialog perhajian bersama Wamenhaj ini diikuti para pejabat Kanwil, para Kakan Kemenhaj kabupaten/kota, Ketua MUI, pimpinan ormas Islam (PWM, PWNU, Perti, Aisyiyah, Muslimat NU), pimpinan KBIHU–PPIU–PIHK, dan undangan lainnya. (San).