Bupati Langkat H. Syah Afandin Hadiri Halal Bihalal DPD PKS

Kegiatan ini berlangsung di Aula Pegnasos Cabdis Pendidikan Stabat, pada Senin (21/4/2025), dan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara kader PKS dengan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Sinergi Bupati Syah Afandin dan Gubernur Jatim Khofifah Pantau Kondisi Pengungsi Banjir di Langkat
• Bupati Syah Afandin Kirim Satu Truk Fuso Logistik untuk Warga Tanjung Pura
• Bupati Langkat Pastikan Bantuan Tembus Lokasi Banjir Terparah

Kegiatan Halal Bihalal ini tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan antar sesama kader di bulan Syawal yang penuh berkah, tetapi juga sebagai bentuk nyata sinergitas antara PKS dan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program pembangunan daerah.Ketua DPD PKS Kabupaten Langkat, Safitri Harianto, SH, mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas kehadiran Bupati Langkat dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut kehadiran Syah Afandin sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap silaturahmi politik yang sehat.

"Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi seluruh kader karena dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Langkat. Ini menunjukkan komitmen beliau dalam merawat kebersamaan dan komunikasi lintas partai," ujar Safitri.

Ia juga mengajak seluruh kader PKS untuk turut mendoakan agar Bupati Syah Afandin senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah kepemimpinan lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan, menumbuhkan keikhlasan, dan saling memaafkan pasca Ramadan.

"Silaturahmi seperti ini adalah bagian dari kearifan lokal yang perlu dijaga. Kita saling memaafkan, saling menguatkan, dan bersama-sama membangun Langkat yang lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Syah Afandin juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKS, untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, yang dinilainya sangat berpihak pada kepentingan rakyat.