Perkantoran Kawasan Lapangan Merdeka Medan Setor Uang Parkir Bulanan ke Jukir

digtara.com | MEDAN – Sejumlah managemen perkantoran yang berlokasi di seputaran Lapangan Merdeka, tepatnya di jalan Bukit Barisan, Medan mengaku memberikan setoran bulanan kepada petugas parkir yang berada di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Mahasiswa BEM SI Gelar Demo Tuntut Pencopotan Sekda Medan Terkait Dugaan KKN
• Hadiri Lomba Karya Tulis Jurnalis KoJAM, Rico Waas akan Lanjutkan Program UHC-JKMB
• Berlayar Bersama PDIP dan PKB, Prof Ridha: Kekuatan Baru Wajah Perubahan Kota Medan

Padahal, kendaraan baik motor maupun mobil yang diparkirkan berada di halaman perkantoran, Selasa (13/8/2019).

“Karyawan dan pengunjung kan parkir di halaman kantor, tetap aja kami bayar uang bulanan,” kata General Affair perusahaan yang minta identitasnya disembunyikan.

Tak hanya itu, Dan kalau pun mereka parkir dipinggir jalan, papar General Affair tersebut, tetap dikutip uang parkir oleh para juru parkir.

“Ada petugas parkir yang datang mengutip setiap awal bulan,” ujarnya.

Ia mengaku tidak tahu sejak kapan uang parkir bulanan itu dkutip dan pihak mana yang mewajibkannya. Ia sudah bertugas di kantor itu sudah lebih lima tahun dan sepanjang itulah uang parkir bulanan tersebut dikutip. Namun perusahaannya tidak mempermasalahkan hal itu dan mencantumkannya sebagai pengeluaran rutin meski tanda terima hanya berupa kuitansi biasa. “Jumlah uangnya Rp300 ribu per bulan,” kata dia.

Perusahaan lainnya juga mengaku hal yang sama dan juga beberapa kantor lainnya meskipun baik manajemen, pegawai, tamu, konsumen atau nasabah mereka tetap membayar parkir di bahu jalan dengan tarif yang ditentukan petugas parkir. Namun, ada satu manajemen perusahaan yang mengatakan pihaknya tidak dikutip uang parkir bulanan tersebut.

Pengelolaan dan pengutipan parkir tidak sesuai Perda kerap meresahkan masyarakat, belum lagi tidak adanya jaminan keamanan atas kehilangan barang berharga dan kendaraan.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat dikonfirmasi menanggapi dingin persoalan parkir di sejumlah daerah yang banyak dikuasai oleh oknum yang mengaku dari berbagai Organisasi Kepemudaan. Oknum tersebut memasang tarif yang tidak sesuai dengan Perda yang telah ditentukan sehingga kerap merugikan masyarakat.

“Nanti kita bahas masalah itu ya, ini kita masih dalam suasana lebaran,” kata Edy beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menghindar dan melempar tanggungjawab atas pengelolaan parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan. “”Soal itu, tanyakan saja ke Kadishub yang mengurusi soal parkir,” ucapnya.

Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu mengungkapkan tengah membidik potensi kebocoran PAD Kota Medan di tahun 2018 sebesar 139 miliar baik dari IMB, papan reklame, hingga parkir. Hingga per Oktober 2018 lalu penerimaan 8 – 9 miliar saja.

Data terakhir yang dirilis Polda Sumut, dari IMB pemasukan yang ditargetkan 147 miliar sampai November 2018 baru 23 miliar, dengan perkiraan lost 124 miliar. Pajak Reklame ditargetkan 107 miliar namun baru terserap 12 miliar sehingga potensi lost 95 miliar dan potensi parkir 43,8 miliar hanya terserap 16,8 miliar, potensi lost 27 miliar.

“Ada penyelewengan pajak dan retribusi disejumlah pos pemasukan daerah, ini tidak wajar dan masih diselidiki. Padahal kalau diserap dengan baik bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto beberapa waktu lalu di Warkop Jurnalis Medan.

(Put)