Cilacap Penyumbang PMI Tertinggi Nomor 2 di Indonesia dan Nomor 1 di Jateng, Sarif Kakung Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan
digtara.com - Peranan pemerintah mulai dari pusat hingga desa harus diperkuat dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), utamanya dari Jawa Tengah.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam perlindungan pekerja migran.
"Desa adalah ujung tombak dalam mencegah terjadinya pengiriman pekerja migran secara ilegal, termasuk sampai kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang," ungkapnya, Jumat (7/11/2025).
Menurut Sarif, semua desa perlu diajak kerja sama dalam sektor PMI ini. Termasuk membekali perangkat desa dengan pengetahuan dan informasi.
Baca Juga:
"Setiap kepala desa atau perangkatnya juga harus memiliki informasi yang akurat agar bisa membimbing warganya yang berniat bekerja ke luar negeri," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Apalagi, jelasnya, kepala desa memiliki kewenangan mengeluarkan surat izin karena mereka yang paling tahu kondisi warganya.
"Pastikan informasi kerja ke luar negeri diperoleh dari sumber yang jelas dan resmi. Dengan ketelitian, desa dapat mencegah lebih dini penempatan ilegal," terang pria yang akrab disapa Kakung ini.
Keterlibatan desa, menurutnya, juga tidak hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan keluarga PMI dan purna pekerja migran agar mandiri secara ekonomi.
"Misalnya diberikan edukasi dan pelatihan soft skill bagi keluarga dan purna PMI, termasuk pengelolaan hasil kerja luar negeri agar lebih produktif," jelas Kakung.
Baca Juga:
Sehingga kata Kakung, perlindungan bukan hanya saat akan atau telah bekerja, tetapi juga saat kembali dan memulai kehidupan baru di desa.
Kakung tak menampik, PMI memiliki peran signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan desa. Namun mereka juga termasuk kelompok rentan.
Kakung mencontohkan, selama ini Cilacap merupakan salah satu daerah penyumbang PMI tertinggi nomor 2 di Indonesia, dan nomor 1 di Jawa Tengah.
"Karena itu, perlu penguatan perlindungan kepada mereka karena rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari kekerasan, perdagangan orang, hingga persoalan hukum di negara tujuan," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja ke luar negeri dari pihak yang tidak jelas, terutama yang menjanjikan proses cepat dan tanpa biaya.
"Dukungan aktif dari para kepala desa akan membuat masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri mendapat jalur yang legal, aman, dan bermartabat," pungkasnya. (San).
Baca Juga:
Brimob Polda Jawa Tengah Hadirkan Mobil Penyedia Air Bersih Bagi Warga Korban Gempa di Manggarai Timur
LAZ GERAKIN Konsolidasi di Jateng, Bidik Potensi ZIS Rp1 Triliun
Aneka Bantuan dari Polda Jawa Tengah Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak Gempa NTT
MGMP TSM Jawa Tengah, Perguruan Tinggi dan Industri Perkuat Kompetensi Guru di Era Digital
Dewangga Siap Berangkatkan 4 Grup Umrah September 2026, Kuatkan Tagline Paling Jawani dalam Melayani dan Jadikan Jemaah Sedulur Suarga
Kapolres TTS Dukung Kembalikan Kejayaan Buah Apel Soe
Tujuh Terdakwa Kematian Sebastian Bokol Divonis 15 Tahun, Hakim dan JPU Diserang Hingga Dievakuasi ke Polda NTT
Basarnas Bersama Potensi SAR Intensifkan Distribusi Logistik Melalui Udara di Manggarai Timur
Posko Terpadu Polri Hadirkan Layanan dan Bantuan bagi Pengungsi Gempa NTT
Brimob Polda Jawa Tengah Hadirkan Mobil Penyedia Air Bersih Bagi Warga Korban Gempa di Manggarai Timur
Bawa Bantuan dan Harapan, Polisi Tembus Hingga Pelosok
Pemuda di Lembata Tenggelam dan Hilang Saat Berenang di Pantai
Curi Helm di Parkiran Pusat Perbelanjaan, Pemuda di Kota Kupang Ditangkap Jatanras Polresta Kupang Kota