Ricuh Demo Pajak PBB di Bone, Sejumlah Petugas dan Warga Terluka

digtara.com - Aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca Juga:

• Khawatir Akan Merusak Ekosistem Alam di Gunung Lawu, Politikus Partai Demokrat Asrar Tolak Proyek Geothermal
• Mengawal Demokrasi, Polda Sumatera Utara Gelar Latihan Penanganan Aksi Unras dengan Pendekatan Humanis
• Belanja Masalah, Anggota DPRD Jateng Asrar Gelar Pengobatan Gratis, Donor Darah dan Silaturahmi dengan Komunitas Ojol Se-Kabupaten Karanganyar

Kericuhan pecah saat massa yang berjumlah ribuan orang berusaha menerobos kawat berduri di depan Kantor Bupati Bone. Bentrokan pun tak terhindarkan setelah polisi menahan laju demonstran. Aksi saling dorong berujung pada pelemparan botol air mineral ke arah aparat.

Sejumlah warga maupun petugas dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut. Hingga malam hari, situasi masih tegang di sekitar kantor pemerintahan.

Tuntutan Aliansi Rakyat Bone

Demo ini dipelopori oleh kelompok Aliansi Rakyat Bone Bersatu. Mereka menolak keras kenaikan tarif PBB yang disebut mencapai 300 persen.

Sejak beberapa hari terakhir, massa telah membangun posko logistik di depan Masjid Agung Watampone, lengkap dengan spanduk bertuliskan "Aliansi Rakyat Bone Bersatu Tolak Kenaikan PBB-P2".

Menariknya, warga memelesetkan akronim PBB yang semula berarti Pajak Bumi dan Bangunan menjadi "Pajak Bumi dan Beramal". Istilah ini merujuk pada jargon politik yang pernah digunakan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan wakilnya Andi Akmal Pasluddin saat kampanye.

Kronologi Ketegangan

Demo penolakan PBB ini sejatinya bukan yang pertama. Pada 12–13 Agustus 2025, aksi serupa juga berakhir ricuh karena Bupati Bone dan wakilnya tak menemui massa.

Saat itu, Bupati lebih memilih menyambut kunjungan politisi dan pejabat pusat seperti Titiek Soeharto (Ketua Komisi IV DPR), Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dan Sulaiman Umar (Wamen Kehutanan). Baru pada 14 Agustus 2025, Wakil Bupati Bone sempat bertemu perwakilan demonstran, namun hanya menghasilkan bantahan soal kenaikan pajak.

Hari ini, Selasa siang, ribuan demonstran kembali turun ke jalan dengan atribut topeng dan bendera bertuliskan Aliansi Pemuda Bersatu. Suasana mulai memanas ketika barikade kawat berduri dipindahkan paksa oleh massa.

Reaksi Pemerintah Provinsi

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akhirnya buka suara. Menurutnya, kenaikan PBB di Bone merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya objek pajak yang tidak sesuai fakta di lapangan.

"Selama ini ada tanah yang dipajaki sebagai tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah mewah. Jadi ini murni penyesuaian, bukan sekadar kebijakan semena-mena," ujar Andi usai upacara HUT RI ke-80 pada Minggu (17/8).

Meski demikian, ia menilai aksi unjuk rasa masyarakat Bone tidak perlu dibesar-besarkan.