Tak Sentuh 7 Sektor Kerakyatan Jadi Alasan F-PDI Perjuangan Tolak LPJP Gubsu

digtara.com – Sikap konsistensi fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut yang menolak tegas APBD SU 2019 mulai dari rancangan, perubahan hingga realisasi menuai pro dan kontra. F-PDI Perjuangan Tolak LPJP

Baca Juga:

• Hasto Resmi Bebas, Kepalkan Tangan dan Pamer Kaos “Soekarno” Usai Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo
• Hari Ini, Megawati Akan Umumkan 169 Calon Kepala Daerah dari PDI Perjuangan
• Berlayar Bersama PDIP dan PKB, Prof Ridha: Kekuatan Baru Wajah Perubahan Kota Medan

Pro kontra itupun ditanggapi santai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba.

“Pro dan kontra terhadap sikap politik itu biasa, yang tidak biasa itu saat sikap politik itu plin-plan, bentar nolak bentar dukung, ada apa itu, kalau fraksi PDI Perjuangan tegas dan konsisten menolak APBD 2019 sejak dari hulu (R-APBD 2019) hingga hilirnya (LPJP TA 2019)” ujar Mangapul, Jumat (21/8/2020).

Ia mengungkapkan, ada beberapa alasan fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menolak Ranperda LPjP Gubsu TA 2019. Ia menyebut, regulasi pembahasan yang tidak sesuai aturan main dan anggaran tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Selain itu, dikatakanya ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ternyata masih banyak temuan-temuan yang ditutupi.

Baca: Sekda Provsu Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT ke-75 RI di Kantor Gubsu

“Tetapi yang terpenting menjadi alasan penolakan Fraksi PDI Perjuangan adalah pelaksanaan anggaran yang lemah dan tidak berpihak kepada rakyat, terutama di 7 sektor kerakyatan,” imbuh Mangapul.

Soroti 7 Sektor

Diketahui, bahwa dalam pemandangan umum dan pendapat akhir yang dibacakan saat sidang paripurna, Selasa lalu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti 7 sektor kerakyatan sebagai kritikan, usul dan saran.

Ketujuh sektor kerakyatan yang dimaksud yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, infrastruktur, pariwisata dan pendataan.

“Sejak awal pembahasan APBD 2019 tidak terlihat keseriusan Gubsu di 7 sektor itu, saat dilakukan uji petik melalui Kunker DPRD Sumut di 12 Dapil ternyata terbukti bahwa 7 sektor itu jauh dari perhatian dan sentuhan anggaran 2019 Pemrov Sumut,” tegas Mangapul.

Lebih lanjut, Mangapul menyatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung konsep Marhaenisme dan populer sebagai partai wong cilik akan selalu berada dalam garda terdepan untuk membela dan menyahuti aspirasi rakyat yang beraktivitas sebagai petani, buruh, nelayan dan jasa.

“Kalau pendidikan dengan fasilitas yang lengkap berbiaya murah karena beasiswa dan subsidi pemerintah, alih teknologi yang cepat dan modern sebagai pemicu produktivitas petani sebagai basis ketahanan pangan, nelayan diberikan alat tangkap yang memadai, pariwisata menjadi perhatian khusus, fasilitas kesehatan untuk rakyat memadai pasti rakyat akan sejahtera,” tambah Mangapul.

Baca: Bantah Perpecahan, Pengurus PDIP Se-Kota Medan Tegaskan Solid Menangkan Bobby

Tak hanya itu, kesejahteraan itu akan semakin tinggi saat Pemrov Sumut juga memperbaiki berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai sentra ekonomi.

“Sayangnya semua itu belum dilakukan oleh Gubsu, sehingga Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa menerima pertanggungjawaban Gubsu terhadap pelaksanaan anggaran 2019, penerima petanggungjawaban itu, berarti mengkhianati rakyat,” pungkas Mangapul. [Mag-5]

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Tak Sentuh 7 Sektor Kerakyatan Jadi Alasan F-PDI Perjuangan Tolak LPJP Gubsu