Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Mundur ke Maret 2025, Begini Kata KPU

digtara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kemungkinan besar dilaksanakan pada 13 Maret 2025.

Baca Juga:

• Dana Hibah Pilkada Sidimpuan Rp.10,5 Miliar di Adukan ke Mabes Polri
• Guru Besar Ilmu Hukum Islam yang Terkenal dengan Gagasan "Fikih Prasmanan” Prof Musahadi Resmi Jadi Rektor UIN Walisongo Periode 2026-2030
• Peringati Harlah NU ke-100 Tahun, Ali Abdul Rohman Minta Pengurus PBNU Konsen ke Basis-basis Ranting NU di Desa dan Pesantren

"Tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK), idealnya memang selesai setelah 13 Maret," ujar Afifuddin di Jakarta.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah sebelumnya dijadwalkan dimulai pada 7 Februari 2025 untuk gubernur, dan 10 Februari 2025 untuk wali kota serta bupati.

Namun, perubahan jadwal penanganan perkara Pilkada di MK membuat pelantikan harus mundur.

Hingga saat ini, belum ada aturan resmi yang menetapkan tanggal pelantikan terbaru. Afifuddin menjelaskan bahwa usulan tanggal 13 Maret hanyalah estimasi berdasarkan proses penanganan perkara Pilkada yang masih berlangsung.

"Jumlah gugatan di MK saat ini lebih dari 300 kasus. Proses seperti sidang pendahuluan dan pembuktian masih berjalan, sehingga dismissal case belum diputuskan di awal Februari," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah kemungkinan besar baru dapat dilakukan pada Maret 2025.

"Pelantikan harus serentak, karena masa pemerintahan nantinya tidak boleh berbeda-beda," tegas Bima Arya di Surabaya.

Perubahan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara jadwal Pilkada dan tahapan penyelesaian perkara hukum di MK, demi memastikan pelantikan berjalan sesuai aturan dan serentak di seluruh Indonesia.

Disclaimer:Artikel ini merupakan kerjasama digtara.com dengan suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab suara.com.