Polres Manggarai Barat Pastikan Kesiapan Pengamanan Kantor Penyelenggara Pilkada

digtara.com - Menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Manggarai Barat, Propam Polri terus meningkatkan pengawasannya terhadap personel.

Baca Juga:

• Diduga Palsukan Surat, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Diperiksa Polisi Selama 10 Jam
• Berkas Perkara P21, Polres Manggarai Barat Segera Limpahkan Tersangka Tenggelamnya KM Putri Sakinah ke Kejaksaan
• Lansia di Manggarai Barat Cabuli Dua Siswi Sekolah Dasar

Kali ini, pengawasan dilakukan langsung oleh Propam Polres Manggarai Barat kepada personel yang bertugas menjaga keamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), gudang Logistik KPU dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengawasan dipimpin Kasi Propam Polres Mabar, Ipda Nyoman Budiarta selaku Kasubsatgas Propam didampingi anggotanya pada Jumat (22/11/2024) siang.

"Kami memastikan kehadiran dan kesiapsiagaan personel Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Polres Manggarai Barat yang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU, Gudang Logistik dan Kantor Bawaslu," kata Kasi Propam.

Dalam pengawasan tersebut, pihaknya juga melakukan pemeriksaan kelengkapan inventaris dinas serta prosedur pengamanan yang diterapkan.

Salah satu inventaris dinas yang dilakukan pengecekan ialah senjata api (senpi) yang digunakan oleh personel dalam tugas pengamanan.

Tentu saja mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, personel pun harus menjaga Kantor KPU, Gudang Logistik dan Kantor Bawaslu dari upaya kriminalitas.

"Penyelenggara Pilkada menjadi titik sentral yang dijaga secara ketat sehingga penggunaan senpi sangat dibutuhkan," jelas Perwira pertama itu.

"Keamanan di area ini menjadi sangat krusial guna menghindari potensi sabotase atau gangguan lainnya yang bisa mempengaruhi kelancaran Pilkada," sambungnya.

Kasi Propam berharap dengan adanya pengawasan tersebut, personel dapat melaksanakan pengamanan dengan baik dan profesional terutama untuk menjaga keamanan dan kelancaran selama proses pesta demokrasi.

"Diharapkan personel peka terhadap segala macam gangguan dan cegah dugaan tindak pidana sekecil apapun yang bisa menganggu jalannya proses Pilkada Serentak 2024 khususnya di kantor-kantor penyelenggara kontestasi politik ini," ungkapnya.