Polda NTT Antisipasi Daerah Rawan Pemilu 2024

digtara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT sempat menyinggung sejumlah hal dan daerah di wilayah NTT yang rawan dalam tahapan Pemilu.

Baca Juga:

• Sejumlah Perwira di Polda NTT dan Polres Jajaran Dimutasi
• NTT Jadi Lumbung Jagung Nasional, Kapolda NTT Pimpin Panen Raya Jagung Kuartal IV 2025
• Didukung ICITAP, Polda NTT dan Lembaga Terkait Bahas masalah TPPO di NTT

Mengenai wilayah yang dinyatakan rawan, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma mengatakan sudah didata dan sudah diantisipasi.

Khusus tahapan pemilihan dan pemungutan suara serta distribusi logistik menjadi fokus untuk memastikan kelancaran dan keamanan.

Menurut Kapolda tahapan yang harus diantisipasi adalah tahapan pemilihan dan pemungutan suara termasuk juga distribusi logistik.

"Ini tahapan yang perlu diantisipasi baik kelancaran distribusi agar semua logistik pemilu ini kotak suara, surat suara tepat pada waktunya tiba di TPS-TPS. Nah Ini TNI-Polri selalu siap untuk mendukung itu, karena KPU juga mempunyai keterbatasan menjangkau tempat-tempat yang jauh dan sulit ditempuh seperti pemilu sebelumnya anggota bhabinkamtibmas dan Babinsa bahu-membahu di lapangan menyebrang sungai, gunung lembah untuk membawa logistik sampai ke tempat TPS pada waktunya. Kemudian masa kampanye terbuka, kemudian pemungutan suara dan penghitungan suara ini tahapan-tahapan yang cukup krusial untuk kita betul-betul siaga pada tahapan-tahapan tersebut," ujar Kapolda NTT di Polda NTT, Senin (23/10/2023).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kategori Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi pada Pemilu 2024. Tingginya IKP di NTT merupakan buntut dari maraknya kegiatan kampanye di luar jadwal.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kupang beberapa waktu lalu.

"Provinsi NTT semula masuk dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) dengan kategori rawan sedang, tetapi begitu kami melihat lagi dengan baik maka rawan tinggi pada dimensi kontestasi pemilu karena maraknya kegiatan kampanye di luar jadwal ," ujarnya.

NTT memang menjadi daerah rawan sedang secara keseluruhan indikator rawan pemilu, kata dia, akan tetapi dalam dimensi kontestasi NTT adalah daerah rawan tinggi.

Dimensi yang menjadi penilaian Bawaslu RI sendiri adalah dimensi konteks sosial dan politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.

"Walaupun secara akumulasi dari 4 dimensi besar masuk rawan sedang yaitu skornya 56,75 karena salah satunya maraknya kampanye di luar jadwal kalau kita lihat peristiwa pilkada sebelumnya," tukas Lolly.

Riset ini diterbitkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang telah diturunkan ke Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

NTT termasuk dalam 5 provinsi di Indonesia dengan ASN yang tidak netral. Daftarnya ialah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan kemudian NTT.

Isu SARA di NTT itu pun masuk dalam kategori rawan sedang namun khusus Kabupaten Malaka dan Alor terkategori rawan tinggi. Ia mewanti-wanti konflik SARA pecah di 2 kabupaten di NTT ini.

Politik uang di NTT juga patut diawasi sesuai data agregat kabupaten/kota di NTT yang masuk dalam 20 provinsi rawan tinggi dari 28 provinsi.

Ia mengatakan dari 38 provinsi, NTT masuk dalam posisI 20 provinsi rawan tinggi berdasarkan peristiwa yang terjadi di kabupaten kota.

Ia mengingatkan petugas Bawaslu harus bersiap atas segala risiko terutama jelang berbagai tahapan pemilu berikutnya.

"Kita bersiap untuk penetapan DCT (Daftar Calon Tetap), bersiap untuk pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, setelahnya kita bersiap dalam pengawasan masa kampanye, masa tenang, pungut-hitung," lanjutnya.

Ia juga meminta petugas Bawaslu untuk tidak lagi terkotak-kotakan dan bisa fokus melakukan kerja-kerja pengawasan terkait isu kerawanan tadi mulai dari politik uang, SARA dan netralitas ASN.