Rugikan Petani Sawit, Rudi Bangun: Cabut Larangan Ekspor CPO

digtara.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai, pemerintah harus segera membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Cabut Larangan Ekspor CPO

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Sebab, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit.

Menurutnya jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin.

“Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi petani sawit,” ujar Rudi Bangun.

Baca: Berlaku Mulai Tengah Malam Ini, Bahan Baku Minyak Goreng Termasuk CPO Dilarang Ekspor

Menurut politisi dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini, dampak lain yang dialami petani sawit adalah tidak lakunya buah tandan segar (TBS).

“Jadi hasil sawit petani enggak laku, enggak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil. Hal itu dialami petani beberapa bulan lalu. Karenanya pemerintah harus melihat itu dan melakukan kajian, enggak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” tegas Rudi dalam siaran perannya, Kamis (19/5/2022).

Rudi menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar.

Baca: Resmi, Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Mulai 28 April 2022

Selain karena harga TBS yang hanya mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.

Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta lagi.

Akhirnya harga TBS anjlok, enggak laku di tingkat-tingkat pabrik dan tingkat-tingkat desa, kecamatan.

“Sekarang petani sawit resah, akhirnya muncullah demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? (Ini) harus dipikirkan,” imbuh politisi NasDem ini.

Untuk itu, menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng.

Baca: Salurkan Sembako untuk Masyarakat Terdampak Pandemi, Rudi Hartono Bangun Minta Masyarakat Tetap Disiplin Terapkan Prokes

Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup. Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main.

“Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman,” tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Rugikan Petani Sawit, Rudi Bangun: Cabut Larangan Ekspor CPO