Di Kabupaten TTS, 1 Polsek Membawahi hingga 4 Kecamatan

digtara.com – Kekurangan sarana prasarana dan personil Polri sangat dirasakan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) misalnya. Dengan wilayah yang sangat luas terdiri dari 32 kecamatan, hanya tersedia 14 kepolisian sektor (Polsek) dan 12 Poksubsektor tanpa kantor.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Satu Polsek hanya ada 10-13 orang personil. Secara keseluruhan di 14 Polsek di wilayah Polres TTS hanya ada 137 orang personil Polri.

“Satu Polsek membawahi 3-4 kecamatan,” ujar Kapolres TTS, AKBP Andre Librian, SIK di Mapolres TTS, Sabtu (23/1/2021).

Ia mencontohkan Polsek Mollo Utara membawahi 4 kecamatan. Polsek Amanatun Selatan membawahi Kecamatan Amanatun Selatan dan Nunkolo.
Sementara Polsek Amanuban Selatan membawahi Kecamatan Noebeba dan Amanuban Selatan.
Polsek Kie membawahi kecamatan Kie dengan 13 desa dan kecamatan Kot ‘olin ada 8 desa. “Kami kekurangan puluhan perwira dan 664 bintara Polri,” tandasnya.

Di Polres TTS hanya ada 439 orang anggota Polri dan 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) terdistribusi di semua satuan kerja yang ada.
Dengan jumlah jiwa di Kabupaten TTS sekitar 496.000 lebih maka perbandingan anggota Polri adalah 1 anggota Polri berbanding 1.000 warga masyarakat.

“Idealnya satu Polsek membawahi satu kecamatan,” ujar Kapolres TTS.

Kekurangan sarana dan personil Polri juga diakui Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Lotharia Latif, SH MHum. Di Polda NTT dan 21 Polres jajaran hanya ada 10.495 orang anggota Polri dan ASN Polri Polda NTT.

Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif menyampaikan soal kekurangan personil polri terutama di Polres baru.

“Kita baru memiliki 43 persen kebutuhan personil Polri. Saya usulkan kalau bisa ditambah hingga 75 persen dengan merekrut anak-anak daerah terutama bintara pelaksana sehingga kita bisa kembalikan ke wilayah dan daerah asalnya untuk mengabdi dan bisa memahami karakter wilayah masing-masing,” tandas Kapolda NTT.

Walau jumlah personil minim namun Kapolda NTT memastikan semua pelaksanaan tugas kepolisian bisa berjalan dengan baik dengan memberdayakan sumber daya yang ada.

“Personil yang terbatas yakni 43 persen dari kebutuhan ideal berupaya melaksanakan tugas keamanan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” tandas jenderal bintang dua ini.

Para personil ini tersebar di Polda NTT dan satuan kerja serta 21 Polres di 22 kabupaten/kota di NTT.

Ia juga berharap akan ada penambahan personil Polri yang bisa didistribusi ke Polres baru dan mendukung keamanan pariwisata premium di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Tanggapan Komisi III DPR RI

Menjawab keprihatinan ini, Komisi III DPR RI yang merupakan mitra Polri segera mengusulkan tambahan anggaran penambahan personil Polri di Polda NTT di tahun 2021.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery dalam pertemuan dengan Kapolda NTT Irjen Pol Drs Lotharia Latif, SH MHum di aula Rupatama lantai III Mapolda NTT belum lama ini kaget dengan paparan Kapolda NTT soal kekurangan personil.

“Ternyata dari total kebutuhan personil Polri, saat ini hanya tercukupi 43 persen di Polda NTT dan ini menjadi perhatian serius,” ujar Herman Hery.

Herman Hery berjanji membawa persoalan ini ke rapat dengan Kapolri dan pemerintah pusat.

Ia juga berjanji bahwa belanja modal untuk Polda NTT di tahun 2021 akan dinaikkan 100 persen dan segera ada penambahan anggaran untuk penerimaan anggota Polri baru.

Penambahan ini penting karena Polda NTT sudah memiliki 5 Polres baru hasil pemekaran sehingga harus diikuti dengan ketersediaan personil yang memadai.