Tahun 2026, Infrastruktur di NTT Telan Anggaran Rp 1,61 Triliun

digtara.com -Pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp 1,61 triliun pada 2026 untuk infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• Diguyur Hujan dan Arus Deras, Brimob Polda NTT Bangun Jembatan Darurat Bagi Anak Sekolah di Sumba Barat Daya
• Jembatan Tuatuka-Kupang Dibangun Warga Bersama Anggota Brimob Polda NTT
• Niat Bekerja di Australia, Tujuh WNA Dipulangkan dan Masuk Wilayah Perairan Rote Ndao

Anggaran ini difokuskan untuk memperkuat proyek strategis nasional, ketahanan air, serta konektivitas darat, laut, dan udara.

Dana besar ini dialokasikan melalui berbagai kementerian dan lembaga.

Targetnya pertumbuhan ekonomi daerah lewat pembangunan aset fisik baru seperti irigasi, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, serta fasilitas publik lainnya.

Baca Juga:

• Diguyur Hujan dan Arus Deras, Brimob Polda NTT Bangun Jembatan Darurat Bagi Anak Sekolah di Sumba Barat Daya

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyatakan sektor pekerjaan umum tetap jadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di NTT.

Pagu terbesar berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yaitu tujuh dari 10 satuan kerja (satker).

Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat tahap II (2025–2026) di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Sekolah ini memiliki sarana penunjang akademik dan non-akademik, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sistem Penyediaan Air Bersih.

"Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT mengelola belanja modal dan belanja gedung terbesar, yakni Rp 311,9 miliar. Salah satu proyek utama adalah pembangunan Sekolah Rakyat dengan alokasi Rp 188,9 miliar," katanya.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 500 miliar pula untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Baca Juga:

• Jembatan Tuatuka-Kupang Dibangun Warga Bersama Anggota Brimob Polda NTT

"Ini jadi penguatan ketahanan air menjadi prioritas lain," tambahnya.

Salah satu proyek strategis ialah penyelesaian pembangunan bendungan melalui SNVT Pembangunan Bendungan I senilai Rp 132,6 miliar dan SNVT Pembangunan Bendungan II sebesar Rp 115,4 miliar.

"Yang diharapkan mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air di berbagai wilayah NTT," tambahnya.

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II juga mengelola anggaran Rp 212,6 miliar dengan realisasi yang telah mencapai 17 persen di awal tahun ini.

"Ini untuk pemeliharaan serta peningkatan jalan dan jembatan untuk konektivitas darat, pembangunan dan preservasi jalan nasional terus digenjot untuk menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang antarwilayah," tambahnya.

Di sektor laut, Pelabuhan Marapokot mendapat alokasi Rp 79,9 miliar dengan realisasi 32 persen.

Baca Juga:

• Niat Bekerja di Australia, Tujuh WNA Dipulangkan dan Masuk Wilayah Perairan Rote Ndao

Investasi ini disebut melampaui belanja modal transportasi udara tahun ini.

Selain Marapokot, pengembangan juga dilakukan di KSOP Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Pelabuhan Wini, Kabupaten TTU guna memperkuat konektivitas antar-pulau.

Bandara Wonopito akan dikembangkan dengan pagu Rp 13 miliar yang realisasinya mencapai Rp 3,6 miliar dan Bandara Komodo Rp 5,5 miliar dengan realisasi sekitar Rp 200 juta.

Kawasan Labuan Bajo dan Flores Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas juga mendapat dukungan lintas sektor, di antaranya Kantor Imigrasi Labuan Bajo Rp 30 miliar, Pengadilan Negeri Labuan Bajo Rp 10 miliar, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores Rp 4,8 miliar.

Di sektor pendidikan tinggi, Universitas Nusa Cendana (Undana) memperoleh alokasi Rp 61 miliar dan Universitas Timor (Unimor) Rp 16 miliar untuk pengembangan sarana.

Sementara itu, pembangunan fasilitas layanan hukum dan keamanan mencakup Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebesar Rp 25 miliar dan Satbrimob Polda NTT Rp 9,2 miliar.

Baca Juga:

• Diguyur Hujan dan Arus Deras, Brimob Polda NTT Bangun Jembatan Darurat Bagi Anak Sekolah di Sumba Barat Daya

Pemerintah berharap alokasi anggaran Rp 1,61 triliun ini mampu memperkuat fondasi infrastruktur NTT pada 2026, memperlancar konektivitas, serta menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.

"Sinergi antara kementerian, lembaga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar investasi besar tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga," ujarnya.