Polres Malaka Banyak Terima Pengaduan Palsu di Call Center 110

digtara.com -Layanan call center 110 di setiap Polres di wilayah Polda NTT rupanya banyak disalah gunakan oleh warga.

Baca Juga:

• Satlantas Polres Ngada Pulihkan Mental Anak Sekolah Korban Gempa Lewat Trauma Healing
• Bantu Warga Korban Gempa Bumi, Kapolda NTT Beri Penghargaan Pada Tim Trauma Healing Polda Jawa Tengah Dan NTB
• Tim Dokkes Polda NTT dan Polres Ngada Home Visit Ke Rumah Warga dan Tenda Pengungsian Tangani Masalah Kesehatan

Salah satunya Polres Malaka banyak menerima pengaduan palsu ke call center 110.

Polres Malaka pun mengingatkan soal sanksi pidana dari keisengan warga yang memberikan laporan palsu.

Polres Malaka mengingatkan masyarakat untuk bijaksana dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan Call Center 110.

Baca Juga:

• EWS Jadi Media Alternatif Saat Signal Putus Akibat Erupsi

Belakangan ini ada peningkatan laporan palsu yang masuk dan mengganggu respons cepat petugas di lapangan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Polres Malaka menerima sejumlah pengaduan melalui layanan 110 yang ternyata tidak benar, seperti laporan kebakaran fiktif, perkelahian atau tawuran pemuda yang tidak terjadi, serta gangguan keamanan lain yang ternyata tidak terbukti saat personel tiba di lokasi.

Kasat Samapta Polres Malaka, Iptu Agusrtinus Saban Eban menjelaskan bahwa tindakan memberikan laporan palsu bukan hanya membuang waktu dan tenaga petugas, tetapi juga berpotensi menunda penanganan kejadian darurat yang benar-benar membutuhkan kehadiran polisi.

"Setiap laporan yang masuk melalui 110 langsung kami respons sebagai kondisi darurat. Tetapi ketika petugas tiba di lokasi dan mendapati situasi yang dilaporkan tidak ada, hal ini jelas merugikan. Bisa saja di tempat lain ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan cepat," tegas Kasat Samapta Polres Malaka pada Senin (1/12/2025).

Polres Malaka menegaskan bahwa pengaduan palsu merupakan tindak pidana.

Masyarakat yang sengaja menyampaikan laporan bohong dapat diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Tinjau SPPG di NTT, Wakapolri Pastikan Bangun 98 SPPG Baru di Wilayah 3T

Ia menyebut pasal 220 KUHP, tentang laporan palsu, dengan ancaman pidana 1 tahun 4 bulan penjara.