Live Tiktok Saat Jam Dinas, Anggota Polresta Kupang Kota Disanksi Teguran Tertulis

digtara.com -Polri melakukan pembenahan terutama terkait sumber daya manusia dan pelayanan anggota Polri.

Baca Juga:

• Polda NTT Bersatu Dalam Doa dan Harapan Bagi Keselamatan Korban Gempa Flores
• Hamili Anak Dibawah Umur, Pemuda di Kupang Jalani Proses Hukum
• Kapolda NTT Berbaur Dengan Anak-Anak Korban Bencana Gempa di Tenda Pengungsian Beri Pengharapan

Seorang anggota Polresta Kupang Kota harus menjalani sidang disiplin karena melakukan pelanggaran.

Brigpol MH harus diproses hanya karena melakukan live (siaran langsung) pada akun media sosial Tiktok.

Baca Juga:

• Operasi Selama Tiga Hari, Polda NTT Sita Ribuan Liter Miras Illegal

Sidang terhadap Brigpol MH dan lima rekannya yang melakukan pelanggaran berbeda digelar di aula Polresta Kupang Kota, Kamis (6/11/2025) siang.

Dalam sidang yang dipimpin Wakapolresta Kupang Kota, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata didampingi Kabag SDM AKP Darius Kore dan Kabag Perencanaan AKP Daeng Djumadi, Brigpol MH diberi sanksi teguran tertulis dan penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan.

Dalam.sidang yang sama juga mengadili berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Empat anggota, yakni Aipda ED, Brigpol YR, Bripda JB dan Bripda RH yang sebelumnya bertugas di Satuan Lalulintas Polresta Kupang Kota disidang bersama atas pelanggaran yang sama.

Baca Juga:

• Wakapolda NTT Pastikan Kesiapan Personel dan Peralatan Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

Akibatnya, mereka dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan, dan penempatan pada tempat khusus (sel) selama tujuh hari.

Sementara Bripda JW, anggota pada bagian SDM Polresta Kupang Kota dinilai tidak profesional dalam pelaksanaan tugas serta gagal memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sidang disiplin ini turut dihadiri oleh perangkat sidang lengkap, termasuk Kasi Propam, Ipda Frumentius Donatus Jawa Sadipun selaku penuntut, dan menghadirkan empat orang saksi untuk memperkuat pembuktian pelanggaran.