10 Ton Durian Ilegal Masuk Indonesia Setiap Hari lewat Riau dan Batam, DPR Minta Penindakan Tegas

digtara.com -Peredaran durian ilegal asal Malaysia yang terus membanjiri pasar Indonesia menjadi perhatian serius Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib. Ia mengungkapkan, setiap hari sedikitnya 10 ton durian ilegal masuk ke Tanah Air melalui jalur Riau, Batam (Kepulauan Riau), dan Jakarta.

Baca Juga:

• Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, Simak 5 Kelebihan dan Kekurangannya Sebelum Membeli
• Simak! Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia Mei 2026: Perdagangan Saham BEI Tutup Saat Kenaikan Yesus Kristus dan Iduladha
• Zayed Foundation Serahkan Bantuan 190.000 USD untuk 162 Jemaah Haji Indonesia 2026

"Praktik ini sangat merugikan petani lokal dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Barang-barang yang masuk itu 100 persen ilegal," ujar Labib, melansir suara.com, Minggu (12/10/2025).

Menurut laporan yang diterima dari para petani durian lokal, penyelundupan dilakukan oleh sejumlah pedagang yang secara rutin memasok durian dari Malaysia tanpa izin resmi. Salah satu oknum bahkan diduga mengirim 1–2 ton durian ilegal setiap hari ke wilayah Jakarta melalui jalur laut Riau dan Batam.

Labib menilai, praktik impor gelap ini telah menciptakan persaingan tidak sehat dan menekan harga durian lokal di berbagai daerah. Ia menyebut kasus durian ilegal hanyalah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh importir nakal di pasar domestik.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia Tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Kalah Tipis dari Irak

"Durian ilegal ini menambah panjang daftar barang selundupan yang masuk ke Indonesia — mulai dari pakaian, elektronik, hingga produk hortikultura lainnya. Negara ini seperti menjadi surga bagi para importir nakal yang merusak sistem ekonomi nasional," tegasnya.

Selain merugikan petani dan pelaku usaha kecil, praktik penyelundupan juga dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perdagangan nasional.

Labib menegaskan, penindakan terhadap pelaku impor ilegal harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah dan aparat penegak hukum. "Laporan mengenai pelaku, nomor kontak, serta jalur distribusi sudah kami serahkan ke Kementerian Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Kami ingin agar pelaku-pelaku seperti ini benar-benar diberantas hingga ke akarnya," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan di jalur distribusi dengan menggunakan teknologi digital serta kolaborasi lintas instansi, guna menutup celah yang sering dimanfaatkan para penyelundup.

"Langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan. Jika dilakukan secara konsisten, praktik impor ilegal dapat ditekan dan petani lokal akan lebih terlindungi," ujar Labib.

Politisi tersebut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa impor ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ujian Berat Garuda di Jeddah

"Pemain impor nakal harus ditindak tanpa pandang bulu. Jika dibiarkan, mereka akan terus merusak ekosistem perdagangan dan mengorbankan pelaku usaha lokal yang jujur. Ini soal masa depan ekonomi rakyat," tandasnya.