Lindungi Hak Konsumen, Polda NTT Proses Lanjut Kasus Beras Tidak Layak Konsumsi

Dalam kaitan dengan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 1,79 ton beras berbagai kemasan merek Topi Koki dan dokumen lainnya yang rusak.

Baca Juga:

• Direktorat Polairud Polda NTT Berbagi Menu Buka Puasa dengan Nelayan dan Warga Pesisir
• Polda NTT Bagi-Bagi Takjil untuk Masyarakat Kupang
• Residivis Kasus Pembunuhan di Kupang Diamankan Tim Resmob Polda NTT

Direktur Reskrimsus Polda NTT, Kombes Pol Hans Rachmatulloh Irawan menjelaskan bahwa hasil uji laboratorium dan keterangan ahli menguatkan bahwa produk tersebut tidak layak konsumsi.

"Pelaku memperdagangkan beras yang telah rusak dan tercemar tanpa memberi informasi yang jujur kepada pembeli. Ini jelas pelanggaran terhadap hak dasar konsumen," ujar Kombes Hans.

Tersangka RA dijerat dengan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Baca Juga:

• Kodaeral VII Beri Brevet Kehormatan Penyelaman Hiperbarik ke Kapolda NTT

Polda NTT juga menangani kasus penukaran beras SPHP Bulog dengan beras merk Jeruk dan ditangani berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/10/IX/2025/Polda NTT, tanggal 17 September 2025.

Kejadian ini terjadi di Pasar Inpres, Kota Kupang, pada Selasa, 16 September 2025, sekitar pukul 19.00 WITA.

Pelaku M (36), seorang ibu rumah tangga, diduga menukar isi karung beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Perum Bulog ke dalam karung beras bermerek "Super Cap Jeruk" untuk dijual dengan harga lebih tinggi — Rp 13.000 per kilogram, sedangkan harga resmi beras SPHP hanya Rp 11.300 per kilogram.

Dari hasil penyidikan, pelaku telah menyalahgunakan sekitar empat ton beras SPHP.

Polisi mengamankan barang bukti 2,615 ton beras Cap Jeruk, 149 karung beras SPHP (total 750 kilogram), 111 karung kosong SPHP, 18 karung kosong Cap Jeruk, satu unit mesin jahit merk Newlong, pisau cutter hijau serta dokumen izin usaha.

"Modus ini sangat merugikan masyarakat, karena beras SPHP merupakan program subsidi pemerintah untuk membantu rakyat kecil. Kami menindak tegas siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut," ujar Dirreskrimsus Kombes Hans.

Baca Juga:

• Polres TTS Musnahkan Miras Hasil Temuan

Pelaku M dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.