Boy Jerry Even Sembiring Jadi Direktur Eksekutif Nasional, WALHI Lawan Sistem Ekonomi Kapitalistik dan Oligarki Politik

digtara.com -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV tahun 2025.

Baca Juga:

• Musda VI PKS Deli Serdang Targetkan Lompatan Politik 5 Tahun ke Depan
• TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik
• AHY Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Politik Rasional dan Bertanggungjawab

Forum yang berlangsung sejak 18 hingga 24 September 2025 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut memilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029 bersama tujuh Dewan Nasional.

Dengan mandat baru ini, WALHI meneguhkan diri sebagai rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan penghancuran ekologis, serta memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan kedaulatan bangsa yang berkeadilan.

Sejak proses pemilihan Dewan Nasional, WALHI telah menyadari bahwa tantangan kedepan jauh lebih besar, karena itu WALHI mengambil sikap bahwa proses pemilihan ini haruslah lebih dari sekedar kontestasi.

Baca Juga:

• Musda VI PKS Deli Serdang Targetkan Lompatan Politik 5 Tahun ke Depan

Proses ini juga mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keteladanan, kolektif dan kolaboratif para kandidat dewan Nasional ingin menyatakan bahwa prinsip kerja WALHI nantinya akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun gerakan soliditas guna melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik ekstraktif.

"Hasilnya dari seruan kami ini terpilih secara aklamasi oleh seluruh anggota WALHI dengan total anggota WALHI yang datang berjumlah 487 orang," ujar Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI dalam keterangannya pada Jumat (26/9/2025).

Arie Rompas, Dewan Nasional WALHI juga menyampaikan bahwa Keadilan itu tidak datang dengan sendirinya.

Keadilan harus diperjuangkan, dan WALHI bersama dengan rakyat akan memperjuangkannya.

"Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat, dan demokrasi yang substansi. Saling menguatkan, membangun soliditas dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya", kata Arie.

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan bahwa WALHI akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk membangun gerakan pulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif, bersama seluruh kantor daerah WALHI, organisasi gerakan rakyat, Masyarakat Adat, petani, nelayan dan orang muda.

Baca Juga:

• TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik

"Kita harus menuntut negara kembali pada mandat-mandat konstitusionalnya," tegas Boy Jerry even Sembiring.

Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik.

WALHI juga akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat.

WALHI juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama. "Serta mendesak negara untuk melakukan koreksi kebijakan yang destruktif dan meminggirkan rakyat, serta segera mengesahkan undang-undang masyarakat adat dan keadilan iklim", kata Boy.

WALHI menegaskan akan terus berdiri di garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat. Dengan akan terus mengusung narasi anti kapitalistik, lalu memperluas dan memperkuat pendidikan serta pengorganisasian rakyat. Melakukan kampanye masif baik di level lokal, nasional dan internasional.

Baca Juga:

• Musda VI PKS Deli Serdang Targetkan Lompatan Politik 5 Tahun ke Depan

Yang pasti, WALHI akan menghimpun gerakan rakyat yang lebih masif untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari.

WALHI menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan ini.

WALHI melihat bahwa Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang kian parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif.

Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru menimbulkan deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan.

Hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah juga memicu pencemaran, kerusakan pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara maupun Papua Barat.

Di sisi lain, kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba memperlemah instrumen pengendalian pencemaran, sementara lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, serta perampasan wilayah kelola rakyat.

Baca Juga:

• TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik

Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidupnya.

"PNLH XIV WALHI menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan ini," ujar Direktur Eksekutif WALHI.